Indeks Proyek Reklamasi

Anies sempat menyindir Ahok yang melanjutkan aturan warisan masa lalu. Tapi kini, Anies juga melanjutkan aturan warisan dari Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum berkomentar mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan ke pengembang di pulau reklamasi.

KIARA menilai Anies dan BTP memiliki sikap yang sama dalam mengeluarkan kebijakan terkait proyek reklamasi Jakarta.

"Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," kata BTP.

Pemprov DKI kini memilih untuk membuat aturan RTRW terkait reklamasi tak lagi terpisah dari RTRW daratan Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai landasan legalitasnya.

Pergub tersebut dibuat berlandaskan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Namun menurut Anies pergub itu dibuat tanpa menunggu Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta ditetapkan.

Draf RTRKS Pantura Jakarta mengatur kewajiban bagi pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kewajiban tersebut berupa kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Gubernur Anies Baswedan tidak mau menjelaskan secara detail tentang IMB pulau reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau D alias Pulau Maju.

Kebijakan penerbitan IMB di atas Pulau Reklamasi dinilai tak memperhatikan aspek ekologis. 

Komisi D DPRD DKI akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait ppenerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI mengatakan saat ini tak memiliki waktu untuk melangsungkan pembahasan Raperda draf RZWP3K sehingga kemungkinan akan dibahas anggota DPRD DKI periode baru.

Fraksi PDIP menyebut Anies menyalahi aturan saat menerbitkan IMB kepada pengembang di pulau reklamasi, sementara PKS membela Anies. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Benny Agus Chandra bungkam dan enggan bicara terkait isu penerbitan IMB yang dilakukan "diam-diam" oleh Pemprov DKI ke pengembang Pulau C dan D.

DPRD DKI Jakarta menyatakan belum menerima surat atau draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria mengatakan saat ini bukan momen yang tepat untuk membahas Raperda RZWP3K lantaran berbarengan dengan Pemilu 2019.

Anggaran sebanyak $80 M sebagian besar akan digunakan untuk membayar tanah seluah 1.000 hektare di dekat Pulau Lantau.

Waisul Kurnia dilaporkan ke polisi karena mengeluhkan pembangunan jembatan penghubung ke pulau reklamasi.

Food street muncul di Pulau Reklamasi. Anies Baswedan merasa tak kecolongan atas masalah tersebut.