Indeks Proyek Reklamasi

Food street muncul di Pulau Reklamasi. Anies Baswedan merasa tak kecolongan atas masalah tersebut.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menyatakan aktivitas bisnis food street di Pulau Maju (Pulau D) tidak perlu dipersoalkan. Sebab, aktivitas food street di pulau itu bisa menarik kunjungan warga. 

Pengembang merugi setelah izin reklamasi dicabut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penugasan Jakpro mengelola pulau reklamasi sebelum ada regulasi yang utuh dan transparan dinilai melangkahi aturan hukum.

Di publik, Anies Baswedan berkata seluruh pulau reklamasi dihentikan. Faktanya, pembangunan Pulau C dan D tetap berjalan.

Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno menyatakan, saat ini mereka masih melakukan pembahasan internal soal pengelolaan tiga pulau reklamasi.

“Kalau jalan utama ini memang dibuka untuk umum. Biasanya suka dipakai warga sekitar nongkrong atau berolahraga"

Iman, salah satu petugas keamanan di Pulau D Reklamasi menyatakan, sejak sebulan lalu seluruh segel yang terpasang di pulau tersebut telah dicabut.

Perubahan nama Pulau Reklamasi ini
dapat dimaknai sebagai penanda munculnya
harapan baru bagi warga DKI Jakarta.

Setelah mencabut izin reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang proyek pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta.

Muslim mengingatkan agar pengembang pun tidak lepas tangan serta turut berkontribusi dalam melakukan pengerukan rutin sehingga keberadaannya tidak lagi menghalangi arus sungai.

Meski nanti gubernur
DKI berganti, pengajuan
izin kembali sulit dilakukan.

Pemprov DKI tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pihak yang berwewenang untuk mencabut atau merevisi HGB itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa, Pemprov tidak akan ikut campur dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara pengembang dengan pembeli di pulau reklamasi tersebut.

Izin proyek reklamasi di Teluk Benoa kedaluwarsa. Masyarakat Bali boleh bernapas lega. Setidaknya untuk sementara.

Amdal izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang dipegang PT TWBI resmi kedaluwarsa sejak 25 Agustus lalu.

Perjuangan ForBALI berbuah hasil setelah Amdal izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang dipegang PT TWBI resmi kedaluwarsa sejak 25 Agustus lalu.

Para penentang reklamasi Teluk Benoa menganggap proyek ini tak bisa lagi dilanjutkan karena izin AMDAL dari KLHK sudah kadaluarsa. Tapi KLHK punya pandangan berbeda.

“Harapan besar kami setelah 5 tahun berjuang Bapak Jokowi berani secara politik membatalkan Perpres 51 Tahun 2014,” kata Gendo.