Indeks Proyek Reklamasi

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proses reklamasi Teluk Jakarta mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Aktivis penolak reklamasi Jakarta melihat ada sejumlah indikasi yang menunjukkan Anies dan Sandiaga enggan menempuh langkah tegas menghentikan proyek tersebut.

Menteri Agraria menyatakan keputusan penghentian proyek reklamasi merupakan wewenang Pemprov DKI. Tapi, dia menegaskan pencabutan HGB pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dilakukan tanpa alasan kuat.

Anies menyatakan rumusan soal langkah penghentian reklamasi tetap akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang dibahas setiap tahun.

Penyidik kepolisian mengajukan 20 pertanyaan kepada Ahok saat memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkaitan dengan kasus reklamasi.

Pemprov akan menarik kembali seluruh surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan HGB pulau-pulau reklamasi.

KNTI menilai draft RPJMD DKI belum memuat program realisasi janji Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi dan memulihkan lingkungan Teluk Jakarta.

Pengembang pulau reklamasi disengketakan oleh konsumennya sendiri karena tidak ada jaminan proyek terus berlanjut.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Anies mencabut regulasi, atau rancangannya, yang mendukung reklamasi Jakarta.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi pengembang reklamasi Teluk Jakarta khususnya pulau C dan D.

Penyidik Polda Metro Jaya menilai pajak pembeli untuk Pulau D dianggap merugikan negara. Ombudsman mendalami dugaan maladministrasi atas izin reklamasi.

Pengurukan sisa Pulau G, yang dibangun anak usaha Agung Podomoro Land, hanya menunggu rekayasa teknologi atas aliran air dingin pembangkit listrik PLN Muara Karang.

Kajian akademis dan penuturan nelayan telah secara terang mengingatkan pemerintahan Jokowi soal bahaya dan kerugian sosial-ekonomi akibat proyek reklamasi.

Proyek reklamasi menyimpan seabrek masalah, termasuk mengancam arus pasokan listrik bagi wilayah Jakarta.

"Akan ada pemeriksaan dua saksi, Kepala BPRD DKI dan Kepala Kantor KJPP," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.

"Sekarang sudah dilakukan. Saat ini tahapnya 25 km membangun tanggul pesisir," katanya.

Ketiga karyawan BPRD DKI itu diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi terhadap penetapan NJOP pulau reklamasi.

Ketiga orang itu akan menjadi saksi untuk mendalami penetapan NJOP yang ditentukan oleh tim appraisal dan BPRD.

NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter persegi yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlalu rendah.