tirto.id - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) draf Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) kemungkinan akan dilanjutkan anggota dewan yang baru.
"Jadi kemungkinan, mungkin akan dilanjut setelah anggota dewan yang baru," kata Ghoni saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Senin (17/6/2019).
Pasalnya, kata Ghoni, DPRD DKI saat ini tak memiliki waktu untuk melangsungkan pembahasan tersebut.
"Enggak cukup waktu," kata Ghoni.
"Tinggal dua bulan setengah nih anggota dewan. Kan enggak mungkin," jelasnya.
Ghoni menginginkan agar raperda tersebut dapat dibahas bersama dengan para pemangku kebijakannya.
"Kita duduk bareng lah. Jangan lagi, mohon maaf, seperti dua tahun lalu. Kita enggak mau. Ada penekanan, misalnya, kepentingan DPRD," ujarnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyampaikan pemprov telah menuntaskan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
"RZWP3K sudah siap naskahnya," kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/5/2019).
Saefullah mengatakan naskah atau draf tersebut juga sudah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta. "Tinggal minta anggota dewan untuk dilakukan pembahasan," ujar Saefullah.
Namun, Saefullah menyampaikan rencana untuk menggabungkan dua raperda soal reklamasi, yakni RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) batal dilakukan.
"Kayaknya jalan satu dulu, deh, yang RZWP3K," kata Saefullah.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
