tirto.id - Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said, menyampaikan rencana program seratus hari pertama yang akan dilakukan setelah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Oktober 2017 mendatang.
Rencana program itu ia paparkan saat bertemu Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Namun, ia mengatakan, tak semua program tersebut dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Sebab, dari program-program yang akan dilakukan pada 100 hari pertama, tak semuanya membutuhkan banyak anggaran.
"Tidak semuanya butuh anggaran banyak, kan? Jadi, enggak usah khawatir soal itu. Saya yakin akan ada jalan keluarnya," ungkapnya usai pertemuan.
Apalagi, imbuhnya, ada hal-hal yang lebih diprioritaskan untuk masuk ke dalam APBDP 2017 seperti OKE OCE dan KJP Plus. "Tadi inisiasi mulai dengan OKE OCE, kemudian integrasi dengan prestasi (Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Prestasi) itu bisa dikerjakan. Dan tentu saja itu kan memulainya. Selesainya kan nanti panjang," kata Sudirman Said.
Kepada wartawan Sudirman juga mengaku gembira lantaran beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendapat bahwa beberapa program Anies-Sandi dapat terakomodasi di APBDP 2017. Ia menilai, pendapat tersebut secara eksplisit mempertegas bahwa Anies-Sandi memiliki hak untuk memasukan beberapa program ke APBD-P 2017.
"Saya senang dengan statement-nya Kemendagri. Karena beliau juga menekankan perlunya mengakomodasi 2017. Dan ini kan ngurus masyarakat kan. Bukan ngurus periode," ungkapnya.
Pendapat yang dimaksud Sudirman juga dikemukakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, saat memberikan arahan dalam acara koordinasi Koordinasi Kemendagri dengan pihak eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (26/5/2017) lalu.
Waktu itu, Soni mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010. Namun, ia menegaskan bahwa program yang dimasukkan merupakan program jangka pendek yang berakhir sebelum Januari 2018.
"Kegiatan Anies-Sandi yang memungkinkam dimasukkan ke APBD Perubahan 2017 adalah aktivitas yang memungkinkan hanya dua bulan. Lebih dari itu, ditolak," ungkap Soni.
Misi 100 Hari pertama
Dalam pemaparannya, Sudirman membagi program 100 hari pertama Anies-Sandi menjadi tiga bagian, antara lain: rekonsiliasi, fokus langkah-langkah awal program kerja prioritas 3 bidang, dan konsolidasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam hal rekonsilisasi, ia mengatakan Anies-Sandi akan melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga untuk memastikan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif.
"Dengan legislatif diperbaiki komunikasinya. Dengan masyarakat. Kemudian kemarin dengan pihak yang harus terbelah karena Pilkada. Antara lain akan bikin town hall di seluruh kecamatan untuk membuat pertemuan dengan masyarakat di kecamatan-kecamatan supaya suhu sosial ini membaik dan kita bisa membangun bersama-sama," ungkapnya.
Selain rekonsiliasi, Anies-Sandi akan fokus dalam langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas untuk 3 bidang yakni pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan biaya hidup terjangkau.
Terakhir, kata Sudirman, mengonsolidasikan birokrasi Pemprov DKI Jakarta dengan cara membangun komunikasi di semua tingkat birokrasi Pemda di Jakarta sambil menciptakan iklim birokrasi yang sehat, manusiawi dan produktif.
Ketiga program tersebut, kata dia, akan disinkronisasikan dalam APBD-P 2017 bersama SKPD DKI Jakarta hingga akhir Oktober 2017. "Ya, yang seperti Anda lihat di media... Detailnya kan baru bulan Juli nanti ditetapkan. Jadi belum sampai ke sana," ungkapnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
