Kontroversi Zulkifli Hasan Sepekan Menjabat Menteri Perdagangan

tirto.id - Zulkifli Hasan sudah sepekan menjadi menteri perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Pria yang akrab disapa Zulhas itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai mendag pada Rabu, 15 Juni 2022. Namun, meski baru sepekan memimpin kementerian teknis yang mengurus “perut” orang banyak itu, nama ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kerap menjadi sorotan.

Zulhas menjadi sorotan publik bukan karena keberhasilannya menurunkan harga minyak goreng, melainkan gimik dia yang menuai kontroversi. Salah satunya saat melakukan sidak di Pasar Cibubur, Jakarta Timur sehari usai dia dilantik jadi mendag.

Saat itu, Zulhas mengaku kaget mengetahui banyak harga kebutuhan barang pokok atau sembako yang mengalami lonjakan. Beberapa komoditas yang disebut Zulhas melonjak yaitu cabai rawit merah, telur sampai daging ayam. Padahal kenaikan harga terjadi jauh sebelum Zulhas ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

“Saya terus terang shock ya, karena tadi tuh pembelinya ngeluh, yang dagang juga ngeluh terasa sekali memang beban hidup itu meningkat. Tadi saya lihat langsung, akibat harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik. Hampir semuanya kecuali beras, hanya beras yang tidak,” kata dia.

Tak hanya itu, Zulhas juga sempat berbincang dengan seorang pedagang pasar, Warman dan istrinya dan bertanya soal harga minyak goreng. Mendengar keluh kesah Warman, Zulhas ikut prihatin sehingga menawarkan Warman dan istrinya umrah.

Sontak, langkah Zaulhas ini menuai kritik karena ia bukan memberikan solusi soal sengkarut minyak goreng, melainkan menawarkan umrah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mempertanyakan hadiah tersebut dilakukan atas dasar apa.

“Saya enggak tahu konteksnya apa. Sah-sah saja mestinya kalau mau kasih umrah yang penting dari kantong sendiri. Kemudian yang paling penting adalah efektifitasnya dia sebagai menteri menjalankan tugas ya, harga pangan bisa terkontrol. Sebagai orang politik dia luas ya, ketua partai ada kelebihan di jaringannya dia,” kata dia kepada reporter Tirto, Seasa (21/6/2022).

Ia menjelaskan, Zulhas harus fokus pada penanganan masalah dan pengendalian harga dan ketersediaan pangan. Sebab, permasaalahan pangan menjadi kebutuhan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dari itu ini merupakan kesempatan Zulhas untuk membuktikan bahwa sosoknya layak untuk ditempatkan di posisi tersebut.

“Ini, kan, kepentingan masyarakat ya, kalau kita bahas perdagangan ini masalah hajat hidup orang banyak. Suplai perdagangan bahan pangan pokok ini, efeknya akan memperngatuhi kebutuhan hidup dasar ya. Kalau gak fokus sama tugas gak akan selesai lah masalah ini,” jelas dia.

Bilang Tak Ada Mafia Migor

Teranyar adalah pernyataan Zulhas usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022). Eks wakil ketua MPR itu mengklaim tidak ada mafia minyak goreng dalam dunia perdagangan Indonesia. Ia sebut permasalahan minyak goreng terjadi akibat kelambatan pemerintah mengantisipasi aksi para penjual migor.

“Saya kira tidak mafia. Ini, kan, ada kenaikan harga booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat gitu,” kata Zulhas.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto pun mengkritik pernyataan Zulhas. Ia mengatakan pernyataan Zulhas soal tidak ada mafia dalam kasus minyak goreng bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Darto menjelaskan, sudah sejak lama industri sawit kental dengan monopoli, hanya dikelola oleh beberapa konglomerat sawit besar. Banyak di antaranya berperan sebagai trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia.

Kasus tersebut mulai diendus usai pengungkapan mafia minyak goreng oleh Kejagung. Kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan. Namun, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.

“Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul- betul terjadi, terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa (21/6/2022).

Menurut Darto, seharusnya Zulkifli Hasan mendukung Kejaksaan Agung membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng. “Apa yang dikatakan mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat banyak," kata dia.

Lebih Banyak Gimik?

Sejak dilantik jadi menteri, Zulhas dinilai lebih banyak gimik daripada menyelesaikan persoalan. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pergerakan Zulhas untuk sidak, memberikan hadiah umrah kepada pedagang malah menampakan Zulhas bingung dengan tugasnya sebagai menteri.

“Harusnya, kan, rapat internal dulu, baca dulu kebijakan dan aturan yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi yang dilakukan saat ini, kan, langsung pencitraannya, sebagai PAN jadi dia ini seperti menepuk dada” kata Trubus kepada Tirto, Senin (20/6/2022).

Keputusan Zulhas untuk langsung terjun ke pasar menunjukkan ia tidak memiliki konsep untuk memecahkan permasalahan perdagangan di dalam negeri. Apalagi langsung menyerahkan permasalahan minyak goreng kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Trubus mempertanyakan, bagaimana Zulhas bisa menyerahkan tugas kepada menteri lain sementara hal tersebut yang menjadi amanat presiden saat ia dilantik menjadi menteri perdagangan.

Pernyataan Trubus ini sebagai respons Zulhas saat kunjungan ke Pasar Koja, Jakarta Utara, Jumat (17/6/2022). Saat itu, Zulhas sebut harga cabai hingga minyak goreng di Pasar Koja juga belum stabil. Strategi yang akan dilakukan yaitu menyerahkan kepada tim di bawah Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Bisar Pandjaitan.

“Di Kemenko, Pak Luhut sudah ada tim yang menangani minyak goreng curah,” kata dia.

Zulhas mengatakan, Kemendag haya akan fokus untuk memastikan minyak goreng curah tersedia di pasar-pasar dengan harga terjangkau. “Saya keliling ke pasar untuk memastikan ketersediaannya dengan DMO itu, barang itu ada. Ini kita lihat, pemerintah datang ke sini memastikan barang itu ada," ujar dia.

Namun saat reporter Tirto mengkonfirmasi ulang soal pernyataan Zulhas di Pasar Koja, Jakarta Utara, Mendag Zulhas menolak jika tugas penyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng diserahkan ke Luhut. “Kata siapa?” kata Zulhas, Senin (20/6/2022).

Tugas Mendag Menstabilkan Harga Pangan

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, fungsi utama menteri perdagangan adalah stabilitas harga pangan dan memastikan kelancaran distribusi. Tugas sepenting penurunan harga minyak goreng ini bagian dari key performance indicator (KPI) menteri perdagangan.

“Lucu kalau masalah minyak goreng diserahkan pada menko marves yang bukan bidang utamanya. Setelah sidak ke pasar, mendag harusnya langsung action buat kebijakan untuk turunkan harga minyak goreng,” kata Bhima saat dihubungi reporter Tirto.

Misalnya memperbaiki mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), rantai distribusi, kemudian libatkan Bulog dalam distribusi ke pengecer. Bhima menjelaskan, menyerahkan urusan minyak goreng artinya melepas tanggung jawab.

“Itu menyerah sebelum berperang. Apakah urusan migor serumit ini, padahal produksi bahan baku migor, kan, tidak impor, bagaimana mengurus bahan pangan yang impor?” ujar dia.

Bhima menambahkan, “Terlalu banyak pos menteri, buang-buang anggaran. Usul anggaran Kementerian Perdagangan tahun depan sebaiknya dipangkas saja, karena fungsi stabilitas harga pangan sudah dipindah ke [kementerian] marves,” kata dia.

Jokowi Tugaskan Luhut dan Zulhas

Terkait minyak goreng ini, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, secepatnya menurunkan harga minyak goreng curah di seluruh provinsi menjadi Rp14 ribu per liter.

“Tadi menanyakan ke Pak Menko Maritim dan Investasi serta Mendag yang baru, (keduanya) masih minta waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Saya kira secepatnya, agar harga terjangkau oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara seperti dikutip Antara, Senin (20/6/2022).

Sejak akhir Mei 2022, Luhut ditugaskan Jokowi untuk mengatasi sengkarut kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok tersebut. Sementara, Zulhas selaku menteri perdagangan, menjadi menteri penanggung jawab perkembangan harga barang dan jasa.

Presiden Jokowi meminta, agar harga minyak goreng curah merata sebesar Rp14 ribu di seluruh provinsi di Indonesia. Ia telah melakukan inspeksi ke pasar di Jawa Barat dan Banten serta menemukan harga minyak goreng curah sudah sesuai ketentuan pemerintah pada harga Rp14 ribu per liter.

“Saya senang kemarin datang ke beberapa pasar di Jawa Barat dan kemarin cek lagi di Banten, harga minyak goreng curah sudah di Rp14 ribu. Tapi apakah hanya di dua provinsi? Kita harapkan di semua provinsi berada di angka itu,” kara Jokowi.