Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi Global

tirto.id - Laporan terbaru Bank Dunia berjudul 'Global Economic Prospect June 2022' menunjukkan aura negatif. Laporan tersebut memperlihatkan kondisi perekonomian global sedang mengalami tekanan. Kondisi itu tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina yang memicu perlambatan ekonomi di seluruh dunia.

Presiden Bank Dunia, David Malpass menyatakan, dampak langsung akibat pandemi dan perang berujung pada penurunan tingkat pendapatan per kapita di negara berkembang. Bahkan merosot hampir 5 persen di bawah tren sebelum pandemi. Kondisi ini semakin dekat dengan jurang resesi global.

“Perang di Ukraina, penguncian [lockdown] di Cina, gangguan rantai pasokan, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari,” kata David dalam laporan tersebut.

David menyebut pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina memperbesar perlambatan ekonomi global. Hal ini akan menjadi periode pertumbuhan lemah dan inflasi yang berlarut-larut. Pada akhirnya kondisi tersebut meningkatkan risiko stagflasi, dengan konsekuensi yang berpotensi membahayakan bagi ekonomi berpenghasilan menengah dan rendah.

Dengan berbagai risiko terjadi, Bank Dunia perkirakan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7 persen di 2021 menjadi hanya 2,9 persen pada 2022. Ini akibat eskalasi berbagai risiko. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 tersebut turun signifikan sebanyak 1,2 poin dari proyeksi sebelumnya di Januari.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia terjadi secara luas di berbagai negara, baik kelompok negara maju maupun berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah sebanyak 1,7 persen, dari 4,2 persen menjadi 2,5 persen.

Kemudian pertumbuhan Rusia diproyeksi akan mengalami kontraksi 8,9 persen atau turun sangat dalam 11,3 persen dari prediksi sebelumnya. Sementara dua perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika dan Cina, juga turut mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan di tahun ini, masing-masing 1,2 persen dan 0,8 persen.

Di kelompok negara berkembang, India, Meksiko, dan Thailand juga mengalami penurunan proyeksi yang cukup signifikan yakni 1,2 persen 1,3 persen, dan 1,0 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling resilien. Di mana Bank Dunia memprediksi akan berada di tingkat 5,1 persen untuk 2022 atau hanya turun 0,1 persen dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi ini masih berada dalam kisaran outlook pemerintah yakni 4,8 persen hingga 5,5 persen.

Dalam laporan GEP Juni 2022 tersebut, Bank Dunia mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan berbagai harga komoditas.

Indonesia Dinilai Mampu Pertahankan Ekonomi

Di tengah gempuran ekonomi global, Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE), Piter Abdullah optimistis, Indonesia bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di angka 5 persen. Resesi yang terjadi di belahan negara menurutnya tidak berdampak signifikan kepada laju ekonomi dalam negeri.

"Saya masih optimistis kalau indonesia bisa bertahan walau perekonomian global dihantam resesi. Dengan asumsi pandemi mereda," kata Piter saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (9/6/2022).

Piter memahami kondisi ekonomi global dispekulasikan akan resesi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di banyak negara maju. Amerika Serikat misalnya, angka inflasi di negari Paman Sam tersebut melambung tinggi.

Inflasi yang tinggi itu kemudian mengundang kenaikan suku bunga AS atau The Fed. Suku bunga yang tinggi, likuiditas yang kering otomatis akan membuat demand terbatasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

“Kondisi ini berpotensi membawa Amerika mengalami resesi, kontraksi ekonomi selama dua triwulan berturut-turut," kata Piter.

Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2022 tercatat negatif 1,4 persen. Ini utamanya disebabkan oleh tingginya impor di tengah menurunnya ekspor. Tetapi permintaan negara tersebut masih cukup terjaga. Jika kuartal II-2022 kembali negatif, maka perekonomian AS secara resmi disebut resesi.

"Resesi di negara-negara maju seperti AS akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Tetapi tidak berarti semua negara akan mengalami resesi," kata Piter.

Piter menekankan, resesi terjadi di Amerika tidak menjadikan Indonesia juga resesi. Perekonomian Amerika terdampak negatif oleh tingginya impor di tengah harga komoditas yang tinggi. Sementara Indonesia sebaliknya, harga komoditas yang tinggi membantu ekspor dan mendorong surplus neraca perdagangan tertinggi.

"Amerika memang mitra dagang utama bagi Indonesia, tetapi bukan satu-satunya. Perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya bergantung kepada Amerika. Indonesia lebih banyak bergantung kepada Cina," jelasnya.

Meskipun Amerika resesi, kata Piter, perekonomian Indonesia masih punya peluang baik-baik saja. Sebab yang perlu diwaspadai adalah kondisi global jika Cina, Eropa, semuanya resesi. "Kita patut lebih khawatir," imbuhnya.

Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan pemerintah adalah fokus ke dalam negeri. Piter mendorong agar pemerintah bisa menjaga permintaan domestik yang cukup besar. Terlebih perekonomian dalam negeri lebih banyak disupport oleh konsumsi dan investasi yang berasal dari domestik.

Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menambahkan, Indonesia bisa fokus dengan program transformasi ekonomi yang menjadi concern Presiden Joko Widodo. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang, nomor 4 besar dunia, Indonesia mempunyai local domestic demand yang sangat besar dalam sebuah ekosistem bisnis.

Bahkan PDB Indonesia menunjukkan masih dalam peringkat 15 di dunia, dengan 1,1 triliun dolar AS. Artinya, kata Ajib, potensi pengembangan ekonomi Indonesia masih sangat terbuka.

Ajib mengatakan, dengan melakukan hilirisasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah, maka Indonesia bisa terus bertumbuh ekonominya dalam ancaman resesi global yang ada. Sehingga pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun ini menjadi sebuah keniscayaan.

“Pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2022, tetap bisa optimistis mencapai 5 persen secara agregat," jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu meyakini, perekonomian Indonesia akan terus menunjukkan resiliensi di tengah gejolak global yang terjadi. Bahkan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan output ke level prapandemi sejak 2021.

"Kinerja ekonomi domestik di tahun ini juga terus menguat antara lain didukung situasi pandemi yang terus terkendali,” jelas Febrio.

Febrio mengatakan situasi pandemi yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting agar confidence masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sosial terus terjaga. Salah satu cara yang akan terus ditempuh adalah mendorong vaksinasi. Di mana saat ini sudah mencapai 74,2 persen populasi untuk dosis pertama dan 62,1 persen untuk dosis lengkap.

Di sisi lain, APBN juga akan terus diarahkan untuk menjadi instrumen penting merespons dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi peredam syok (shock absorber). Di tengah peningkatan risiko global, APBN akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat khususnya kelompok yang rentan serta terjaganya pemulihan ekonomi.

“Saat ini, risiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah berbagai tantangan global,” tutup Febrio.

Pemerintah Jangan Terlena

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira justru mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan kenaikan berbagai harga komoditas saat ini. Meski akan mendorong peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan, kenaikan harga komoditas bisa menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi di dalam negeri.

"Karena meski harga komoditasnya naik tinggi, tapi di sisi lain terjadi pembengkakan di belanja subsidi," ujarnya saat dihubungi.

Bhima juga mengingatkan adanya risiko eksternal yang semakin komplek karena ada indikasi terjadinya resesi di AS. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang dikhawatirkan mengganggu berbagai perusahaan di dalam negeri.

"Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi dengan pinjaman modal dari perbankan atau penerbitan surat utang bakal terganggu," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi di atas cukup serius untuk diperhatikan. Belum lagi masih ada beberapa perusahaan mulai bangkit, diperkirakan bakal terkendala ongkos produksi. Misalnya, maskapai penerbangan yang terbebani oleh biaya avtur yang naik. Pada akhirnya mau tidak mau maskapai akan menaikan biaya perjalanan.

"Jadi harus perhatikan termasuk dari kesiapan untuk mencegah terjadinya spill over effect dari negara maju ke Indonesia," kata Bhima mengakhiri.