tirto.id - “Ide [peralihan ke kompor listrik] itu hanya menguntungkan produsen kompor induksi,” kata Acik dalam sebuah percakapan grup aplikasi WhatsApp. Ia geram dengan wacana peralihan penggunaan LPG 3 kg atau gas melon ke kompor induksi atau kompor listrik. Wacana itu dinilainya akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan listrik subsidi berdaya 450 - 900 VA. Sementara penggunaan kompor induksi memakan daya listrik tak sedikit, minimal 1.300 watt. Untuk menggunakan kompor listrik, sekiranya dibutuhkan daya sebesar 2.200 VA.
“Dan pasti yang pakai kompor listrik orang kota dengan pendapatan lumayan,” kata Acik yang pernah bekerja sebagai jurnalis di sebuah majalah yang fokus mengulas isu energi tersebut.
Usulan wacana peralihan saat ini sedang digodok oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama dengan pemerintah. Kajian ini bukan tanpa dasar. Tujuannya untuk menekan beban subsidi yang makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Kami sedang godok program dengan pemerintah bagaimana subsidi untuk LPG bisa dialokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi untuk pembelian kompor listrik bantuan dari pemerintah,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023.
PLN menargetkan dapat menggaet konsumen baru pengguna kompor induksi sebanyak 15 juta rumah tangga. Sehingga diharapkan ada pergeseran dari LPG impor yang harganya sudah Rp18.000 per kg. Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi saat ini sudah terpaut Rp15.359 per kg.
Besaran itu tentu jauh dari harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan sebesar Rp4.250 per kg pada tahun ini. Selisih HJE yang lebar itu dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP), yang saat ini dipatok 100 dolar AS per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per dolar AS.
Darmawan mengatakan, harga keekonomian dari pengadaan kompor listrik hanya sekitar Rp10.350 ekuivalen dengan 1 kg LPG. Artinya potensi penghematan anggaran negara dari pengalihan subsidi LPG 3 kg itu untuk program kompor listrik relatif besar di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Di satu sisi, PLN menjamin penggunaan kompor listrik akan lebih murah dibandingkan penggunaan LPG. Perseroan bahkan memfasilitasi masyarakat yang ingin menaikkan daya listrik. Termasuk ke depan menyiapkan utensil yang sesuai untuk kompor listrik hingga ke pasar tradisional.
Mampu Kurangi Impor LPG?
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, penggunaan kompor induksi akan membantu pemerintah mengurangi ketergantungan impor LPG. Selama ini, 65 persen LPG yang digunakan Indonesia berasal dari impor.
Impor elpiji dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan konsumsi yang terus naik. Pada 2024, kebutuhan impor LPG diperkirakan bisa mencapai Rp67,8 triliun.
“Melalui penggunaan kompor induksi, dapat membantu pemerintah dalam menghemat anggaran di APBN kita. Selain itu, penggunaan kompor induksi merupakan upaya untuk membangun kemandirian energi,” jelas Mamit kepada Tirto.
Dengan beralih ke kompor induksi, ketergantungan terhadap impor LPG bakal berkurang secara bertahap sehingga bakal mendorong kemandirian energi. Tak hanya itu, masalah defisit transaksi berjalan atau (current account defisit/CAD) akibat impor secara perlahan juga dapat diselesaikan.
Peralihan ini menurutnya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, untuk mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Pemanfaatan potensi energi dalam negeri adalah yang utama, termasuk salah satunya melalui konversi penggunaan kompor elpiji ke kompor induksi.
“Selain untuk mengurangi angka impor, langkah konversi ini juga bakal menekan subsidi LPG dalam APBN yang terus membengkak," jelas dia.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp61 triliun untuk subsidi LPG dengan asumsi ICP 63 dolar AS per barel. Per hari ini, ICP sudah menyentuh di level lebih dari 100 dolar AS per barel. Kenaikan itu akan berdampak terhadap beban subsidi LPG, di mana setiap kenaikan 1 dolar AS ICP maka beban subsidi akan meningkat sebesar Rp1,47 triliun.
“Jadi bisa dibayangkan berapa beban penambahan untuk subsidi LPG 3 kg saat ini,” kata Mamit.
Perubahan dari elpiji ke kompor listrik manfaatnya akan bisa langsung terasa. Negara juga akan lebih hemat karena ada pengurangan subsidi LPG. Sehingga ini perlu adanya pergeseran gaya hidup, kultur, kebijakan, industri pendukung, yang pada intinya bagaimana pergeseran ini bisa berjalan secara smooth.
“Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan kompor induksi ini," jelas dia.
Dalam hitungannya, konsumsi menggunakan kompor induksi, jika dibandingkan satu kg LPG adalah sebesar 7,1 kWh. Artinya, dengan memakai kompor listrik masyarakat hanya perlu merogoh kocek Rp10.266 yang setara dengan satu kg LPG nonsubsidi dengan harga Rp15.500 per kg.
Dengan asumsi pemakaian satu bulan sebanyak sembilan kg, maka biaya yang dikeluarkan rumah tangga mencapai Rp139.500. Sedangkan pemakaian 1 bulan kompor induksi setara dengan 64,7 kWh atau hanya Rp93.556.
“Artinya, penggunaan energi elpiji lebih mahal Rp45.944 per bulan jika dibandingkan dengan pengunaan kompor induksi," jelasnya.
Diminta Tak Tergesa-gesa
Di tengah berbagai keuntungan, Direktur Riset Center of Reform Economic CORE, Piter Abdullah justru meminta, kepada pemerintah dan PLN tidak gegabah melakukan peralihan penggunaan LPG 3 Kg ke kompor induksi. Sebab ia menilai, dari infrastruktur sendiri belum mencukupi.
“Infrastruktur belum mencukupi, listrik masih terasa mahal, masyarakat banyak yang tidak cukup mampu untuk membeli kompor dan juga listriknya," kata Piter saat dihubungi reporter Tirto.
Piter memahami ke depannya memang semuanya akan bertrasnformasi ke listrik, termasuk juga kompor. Tetapi harus direncanakan betul adalah bagaimana tahapan menuju ke sana. Apalagi ini menyangkut infrastruktur dan kesiapan masyarakat.
“Pemerintah harus membuat roadmap peralihan ini akan dilakukan seperti apa. Yang jelas saat ini belum bisa lompat semuanya ke listrik," katanya.
Dia menyebut jika pemerintah memaksa mempercepat peralihan ke kompor listri, maka harus ada subsidi terlebih dahulu. Pada akhirnya hal ini akan membebani fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang realistis dilakukan saat ini adalah masih menggunakan gas 3 Kg, tetapi skema subsidi diperbaiki agar tepat sasaran," katanya.
Ketimbang peralihan, Piter justru mendesak pemerintah untuk menerapkan mekanisme subsidi tertutup untuk pembelian gas melon. Meskipun tantangannya adalah berpegangan pada basis data yang benar-benar kuat dam memiliki mekanisme distribusi mendukung.
“Keduanya ini pemerintah juga belum siap,” kata dia.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menambahkan, dari perhitungan biaya penggunaan kompor induksi memang lebih murah. Namun masalahnya, kompor digunakan membutuhkan daya 1.300 watt.
“Tantangan dan peluang [adalah] untuk menghasilkan kompor listrik dengan daya rendah," ujarnya dihubungi terpisah.
Dalam proses transisi, lanjut Fahmy, bisa juga mengubah distribusi LPG 3 Kg secara tertutup. Tapi pada saatnya, LPG memang harus digantikan oleh kompor induksi, jargas dan gasifikasi.
"Alasannya, impor content LPG sangat besar. Sedangkan, resources kompor listrik, gasifikasi dan jargas dihasilkan di dalam negeri," ujarnya.
Apa Harus Dilakukan Pemerintah?
Di sisi lain, Mamit Setiawan melihat peralihan penggunaan kompor listrik notabenya akan ditujukan kepada masyarakat golongan subsidi 400-900 VA. Hanya saja, PLN dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mengadakan program penambahan daya secara gratis.
“Jadi nanti masyarakat yang memang kapasitas daya listriknya kecil, maka dia akan diberikan daya sesuai dengan minimal 2.200 VA," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan cuma-cuma kompor listrik beserta perlengkapan masaknya kepada masyarakat. Sehingga ini akan membantu masyarakat kecil yang akan menggunakan kompor listrik.
“Sama seperti program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Pemerintah sediakan kompor dan tabung gas juga. Jadi program ini akan seperti itu ya. Pemerintah akan siapkan infrastrukturnya dengan menaikkan daya, baru nanti kualitas akan memberikan perlengkapan kompor listrik dan masak," jelasnya.
Terkait dengan tarif listrik akan ditanggung masyarakat, Mamit menjamin pemerintah sudah memikirkan hal itu. Seluruh masyarakat mendapatkan daya tambahan 2.200 VA nantinya tetap akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. “Pasti akan menggunakan tarif listrik subsidi," imbuhnya.
Respons PLN
Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN sudah menyiakan pilot project migrasi kompor induksi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan daya 450 dan 900 VA. Golongan subsidi ini diambil dari mereka terdaftar sebagai rumah tangga yang tidak mampu berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Nantinya, daya listrik setiap rumah KPM akan dinaikkan terlebih dahulu atau gratis. Daya 450 VA dinaikkan menjadi 2.200 VA dan daya 900 VA dinaikkan menjadi 3.500 VA," jelasnya.
Pelanggan program kompor induksi bagi KPM tersebut akan di-update di database billing system. Sehingga status pelanggan tetap pelanggan subsidi dan berhak atas subsidi listrik yang berlaku.
Dia menambahkan, kompor induksi dengan berbagai keunggulannya saat ini sudah menjadi bagian lifestyle masyarakat modern. Selain berbagai fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, kompor induksi juga membuat proses masak menjadi lebih efisien.
“Daya kompor induksi bervariasi berdasarkan type kompor induksi dan bisa menyesuaikan suhu yang diinginkan," ujarnya.
Berdasarkan catatan PLN, program nyaman kompor induksi per Juni 2022 ini sudah dinikmati oleh 178 ribu pelanggan dengan daya di atas 1.300 VA.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
