tirto.id - Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, buka suara terkait klaim Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang membantah hadirnya mafia di tengah permasalahan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, pernyataan itu kontradiktif dengan kondisi di lapangan.
Dia menjelaskan, sudah sejak lama industri sawit kental dengan monopoli hanya dikelola oleh beberapa konglomerat sawit besar. Banyak diantaranya berperan sebagai trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia.
Kasus ini mulai diendus usai pengungkapan mafia minyak goreng oleh Kejagung. Kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan. Namun, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.
“Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul- betul terjadi, terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa (21/6/2022).
Darto melanjutkan, seharusnya Zulkifli Hasan mendukung Kejaksaan Agung membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng. "Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat banyak," katanya.
Pernyataan Zulkifli Hasan juga dinilai kontradiktif dengan kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng untuk merespons ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit. Padahal pelaku industri ini dinilai mengambil keuntungan besar melalui ekspor CPO saat harga pasar internasional tinggi.
“Di sini letak persoalannya. Sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini. Praktik ketidakpatuhan konglomerat ini juga dihadapkan pada kegagalan pemerintah terutama dalam hal ini, Mendag dalam hal pengawasan praktik mafia yang sering kali terjadi serta pengambilan kebijakan untuk memproteksi harga minyak goreng dalam negeri,” kata Darto.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim tidak ada mafia minyak goreng dalam dunia perdagangan Indonesia. Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut permasalahan minyak goreng terjadi akibat kelambatan pemerintah mengantisipasi aksi para penjual migor.
“Saya kira tidak mafia. Ini, kan, ada kenaikan harga booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat gitu,” kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).
Jokowi sebelumnya menyinggung adanya penegakan hukum bagi para pelaku yang bermain dengan komoditas minyak goreng. Ia tidak segan-segan menindak jika ada yang merugikan rakyat dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Zulhas lantas menyebut kenaikan minyak adalah berkah.
Harga yang tinggi, kata Zulhas, adalah berkah yang justru memicu masalah di komoditas minyak goreng. Ia pun berupaya untuk mengurai masalah minyak goreng dan sudah mengetahui akar masalah migor. Ia mengklaim masalah minyak goreng akan berakhir dalam hitungan bulan.
“Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insyaallah," kata Zulhas.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Anggun P Situmorang
