tirto.id - Presiden Joko Widodo menunjuk Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto sebagai pembantu barunya. Zulkifli sebagai menteri perdagangan menggeser Muhammad Lutfi, sementara Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kedua orang pilihan Jokowi itu bukan orang baru. Keduanya adalah orang terdekat. Zuhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Parpol berlambang matahari itu baru diakomodir dalam Kabinet Indonesia Maju setelah beberapa waktu lalu mendeklarasikan sebagai partai pendukung pemerintah.
Sementara Hadi bukan kali pertama dipercayai oleh Kepala Negara. Pada 8 Desember 2017, Hadi ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI. Selepas pensiun, Hadi kembali diberikan amanah menjadi Komandan Lapangan pelaksanaan MotoGP di Mandalika, Maret 2022.
Jokowi mengatakan, penunjukan Zulhas dan Hadi berdasarkan pertimbangan rekam jejak dan pengalaman mereka di masing-masing bidang. Dengan pengalaman ada, Jokowi optimistis mereka bisa mengatasi persoalan di masing-masing kementerian yang akan dipimpin.
“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan. Kemudian untuk Pak Hadi, sebagai Menteri ATR/BPN, karena beliau dulu sebagai mantan panglima menguasai teritori," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, dalam mengatasi urusan pangan berkaitan dengan rakyat, tentu memerlukan pengalaman di lapangan dan tidak bisa hanya berdiam diri saja. Karena sosok yang dibutuhkan saat ini adalah yang mau terjun dan melihat langsung persoalan berkaitan dengan pangan.
“Kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri, harus bisa jaga,” kata Jokowi.
Sedangkan Hadi di mata Jokowi, memiliki pengalaman cukup dan bisa bekerja secara detail. Sehingga ia menaruh kepercayaan kepadanya agar bisa mengurusi persoalan berkaitan dengan sengketa tanah dan sertifikat tanah.
“Dan saya meyakini, Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN)," kata dia.
Asosiasi Petani Sawit Kecewa
Namun, keputusan Jokowi menunjuk Zulhas sebagai menteri perdagangan dikritik Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Meski sedikit mengobati kekecewaan mereka karena digantinya Muhammad Lutfi, namun masuknya orang baru dari lingkaran partai politik dikhawatirkan justru memperkeruh keadaan.
“Kami tidak setuju orang PAN itu, kan, jam terbangnya sebagai menteri dulu apa yang dilakukan?" kata Ketua DPP Akasindo, Gulat Manurung kepada reporter Tirto.
Zulhas sebelumnya memang sempat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan era Presiden SBY pada periode 2009-2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II. Penunjukan Zulkifli menjadi menteri saat itu tidak lepas dari kedekatan Hatta Radjasa yang saat itu sebagai Ketua Umum PAN dengan SBY.
“Selama dia jadi menteri kehutan apa dibuat?" kata Gulat mempertanyakan.
Dia mengatakan, kondisi para petani sawit saat ini berada di ujung tanduk. Para petani menanti perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dijanjikan oleh pemerintah. Karena sudah hampir sebulan diizinkannya kembali ekspor crude plam oil (CPO), tapi harga justru tidak kunjung naik.
“Sebenarnya kami sudah cukup sabar. Ini sudah tanggal 15 sudah hampir sebulan masa tidak ada perubahan malah makin anjlok," kata dia.
Berdasarkan data diterima Apkasindo, rerata harga TBS di 22 provinsi penghasil sawit serempak mengalami penurunan pada Selasa, 14 Juni 2022. Untuk petani swadaya atau mandiri rerata harganya tercatat Rp1.680 per kilogram (kg). Sedangkan petani plasma/bermitra Rp2.105 per kg.
Harga kedua kelompok petani di atas masih jauh dari rata-rata yang ditetapkan oleh dinas perkebunan sebesar Rp2.817 per kg. Demikian juga dengan harga TBS di Pabrikan Kelapa Sawit (PKS) dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp2.250 per kg.
“Kalau dia [Zulkifli] mendag jadi semakin runyam,” kata Gulat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga kecewa dengan masuknya Zulkifli menjadi menteri perdagangan baru. Mestinya, kata Bhima, kursi menteri perdagangan diisi oleh orang profesional bukan dari kalangan partai politik.
“Tentunya ada sedikit kekecewaan diisi oleh ketum parpol bukan berasal dari profesional," kata Bhima saat dihubungi reporter Tirto.
Bisa Atasi Masalah?
Bhima mengatakan, Kementerian Perdagangan saat ini adalah paling disorot kinerjanya. Bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Serta bagaimana perdagangan bisa dikoordinasikan dengan kementerian sektor lainnya.
“Saya kira kita kasih waktu 100 hari ke depan kalau ini adalah pilihan presiden, 100 hari ke depan apakah persoalan paling sederhana soal minyak goreng secara nasional harga bisa turun di bawah HET," kata dia.
Selain urusan minyak goreng, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Zulkifli adalah membenahi rantai pasok distribusi. Juga meningkatkan kinerja ekspor di tengah tekanan resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan begitu, dia berharap kinerja ekspor bisa berkualitas. Artinya tidak sekadar neraca perdagangan yang gemuk karena ekspor komoditas, tetapi ekspor memiliki nilai tambah.
“Perlu dilihat tadi bagaimana 100 hari ke depan Pak Zulhas bisa buktikan ke publik bahwa pos mendag bukan hanya titipan politik, tapi juga memang diisi orang yang tepat. Kita lihat 100 hari ke depan kalau tidak sebaiknya mundur," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE), Piter Abdullah meminta, agar Zulkifli tidak bikin gaduh. Sebagai pembantu baru, ia harus memastikan suplai barang terjaga, termasuk mengantisipasi minyak goreng dari kelangkaan.
"Yang penting jangan bikin gaduh," kata Piter dihubungi terpisah.
Piter mengatakan, masuknya Zulhas tidak menjamin membuat harga minyak goreng turun. Karena, penyebab kenaikan harga minyak goreng itu dipengaruhi oleh kenaikan harga di pasar global. Ini akan berbeda jika harga minyak di pasar global turun, maka kemungkinan harga dalam negeri ikut terkoreksi.
"Minyak goreng itu harganya tidak bisa diturunkan. Di tengah kondisi kenaikan harga global sekarang ini yang paling utama dilakukan adalah menjaga ketersediaan barang," jelasnya.
Jangan sampai justru pemerintah memaksakan harga minyak goreng murah. Karena ini akan memicu terjadinya penyelewengan di pasar seperti penimbunan dan penyelendupan, dan utamanya lagi terjadi kegaduhan.
“Harga mahal tidak terelakkan yang bisa dilakukan adalah menjaga agar barangnya ada," jelasnya.
Di sisi lain, masuknya Hadi sebagai Menteri ATR/BPN menurut Bhima Yudhistira justru dinilai tepat. Sebab sektor ini membutuhkan ketegasan karena ada beberapa persoalan cukup serius. Misalnya mafia tanah, sengketa lahan baik di daerah maupun IKN, hingga sengketa lahan dengan masyarakat adat.
"Itu dibutuhkan sosok tegas," ujar Bhima.
Eks Panglima TNI itu pun diharapkan bisa menggandeng pakar-pakar di bidang agraria. Tentunya ini diperlukan untuk menuntaskan pekerjaan rumah besar Jokowi yakni reforma agraria.
“Bukan hanya target sertifikat tanah, tetapi pengolahan agraria menjadi tanggung jawab dari menteri ATR," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
