tirto.id - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan kadernya di kursi pimpinan tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. PKS menempatkan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, sebagai Ketua DPRD.
Sebagai Ketua DPRD, Khoirudin mengakui salah satu hal paling krusial dalam masa awal setelah kemenangan adalah membagi-bagikan jatah jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena ia harus memikirkan siapa ketua komisi, wakil ketua, sekretaris, hingga lainnya.
"Itu tidak mudah, teman kami di provinsi lain ada yang sampai dua bulan belum selesai," kata dia dalam Podcast Four Your Politics, di DPRD Jakarta.
Untuk menentukan itu semua, Khoirudin harus mengundang lebih dulu para perwakilan pimpinan partai. Kemudian membahas secara bersama-sama untuk disepakati siapa-siapanya saja akan mengisi AKD tersebut.
"Dan di sana puas semuanya. Alhamdulillah biasanya terjadi kegaduhan, debat yang berminggu-minggu, kami hanya dua jam selesai semua," kata dia.
Di luar dari dinamika itu, sebagai Ketua DPW PKS, Khoirudin, juga tak menampik bahwa dirinya berharap supaya kader partainya, Suswono, dapat menenangkan Pilkada Jakarta bersama pasangannya, Ridwan Kamil.
Berbagai upaya dilakukan, termasuk melibatkan anggota DPRD untuk ikut kampanyekan pasangan dijuluki RIDO. "Kalau dikumpulkan dari 8 fraksi, koalisi kami besar sekali. Total 91 anggota dewan dari 106. Mereka turun semua untuk bisa melakukan sosialisasi ke jaringan mereka," katanya.
Kepada Tirto, Khoirudin juga bicara banyak mengenai Pilkada 2024, hingga gagalnya PKS usung Anies Baswedan. Bagaimana kemudian hubungan PKS akhirnya dengan Anies? Berikut ini petikan wawancara kami dengan Khoirudin:
Sedang ada kesibukan apa setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Jakarta?
Hari ini kami sedang segera dikejar waktu untuk bahas anggaran perubahan dan anggaran murni 2025.
Berarti sudah ada rapat, pak?
Kami ada rapat anggaran, banggar, setelah itu rapat komisi, dan sampai nanti jadwalnya 26 November, kami sudah paripurna pengesahan.
Ini pecah telur tapi sepertinya ya, karena PKS baru pertama kali, kan?
Pertama dalam sejarah PKS jadi Ketua DPRD [DKI Jakarta].
Target ke depannya bagaimana, pak, setelah ini?
Tentu target kami tidak lepas dari tupoksi DPRD. Itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi monitoring. Target kami itu memaksimalkan tiga fungsi tadi. Misalnya di fungsi legislasi, kami ingin meningkatkan jumlah peraturan daerah yang kami selesaikan. Kalau selama ini 8 sampai 9 Perda (peraturan daerah), kami ingin ke depan sampai 15 Perda yang kami hasilkan.
Apalagi dengan adanya Undang-Undang 2 Tahun 2024 dan turunan dari Undang-Undang itu adalah butuh perda untuk mengatur daerah khusus Jakarta. Jadi memang dituntut untuk segera menyelesaikan banyak peraturan daerah agar implementasi Undang-Undang 2/2024 bisa dilaksanakan.
Itu menambah Perdanya, mau fokusnya kemana, pak?
Fokusnya kepada daerah khusus Jakarta sebagai kota global, kota bisnis.
Kemarin dilantik Agustus itu kan ada 106 anggota DPRD Jakarta. Dan itu dari 9 fraksi 11 parpol. Kalau dari Pak Khoirudin gimana kedepannya bisa memaksimalkan kinerja dari setiap parpolnya?
Pertama, kami bangun kesepahaman ya, beda-beda bendera, beda-beda partai itu saat kampanye kemarin. Saat sudah dilantik, kami satu-kesatuan Anggota DPRD provinsi di Jakarta yang tugasnya ya untuk melayani warga Jakarta di sisi regulasi anggaran dan monitoring.
Jadi kami lepas jaketnya kami masing-masing dan kami buang komitmen bersama. Ini amanah yang sulit untuk mendapatkannya. Butuh pertarungan, perjuangan yang pengorbanan yang luar biasa. Setelah itu, tanda syukur kami ya maksimalkan tugas-tugas kami untuk mengawal kepentingan masyarakat dari sisi regulasi, anggaran, dan pengawasan.
Kalau kami ngomongin salah satu partai lain soal PDIP nih yang mungkin kami bilang belum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Bagaimana melihat konstelasi antara partai oposisi dengan partai koalisi?
Jadi awal PKS menang sebelum kami dilantik, sebelum KPU menetapkan SK suara masing-masing partai dan masing-masing calon anggota dewan, ya karena sudah ketahuan PKS menang, saya sudah membangun komunikasi yang sangat intens dengan teman-teman ketua-ketua partai tingkat DKI Jakarta.
Saya ketemu dengan Pak Aming, Pak Adi Wijaya dengan PDIP karena PDIP punya pengalaman menang di Jakarta. Saya harus banyak bertanya bagaimana mengelola kemenangan yang baik buat rakyat Jakarta. Saya juga berguru kepada teman-teman yang ada di Gerindra, saya ketemu dengan Golkar, ketemu dengan PSI sekalipun yang selama ini vokal. Kami ingin semuanya pada pada satu kata, satu komando, ya, buat kepentingan rakyat.
Jadi PDIP yang memang belum masuk KIM Plus tidak jadi hambatan, tidak jadi halangan, karena koalisi kami bukan hanya koalisi di Pilkada dan Pilpres, tapi koalisi di DPRD. Di DPRD kami satu-kesatuan.
Jadi hari ini semuanya punya semangat yang sama untuk melayani warga Jakarta, termasuk PDIP.
Jadi pertemuan-pertemuan partai itu apa yang didapat pak?
Kesepakatan untuk sama-sama menjaga amanah ini dengan baik. Bisa maksimal kami melayani masyarakat. Di antaranya yang paling krusial dalam masa awal setelah kemenangan adalah bagaimana membagi-bagi jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ketua Komisi siapa? Kemudian Wakil Komisi siapa? Sekretaris siapa? Dari partai mana? Ketua Bapemperda siapa? Sekretarisnya siapa? Dari partai mana? Juga badan kehormatan. Itu tidak mudah, teman kami di provinsi lain ada yang sampai dua bulan belum selesai.
Itu kendalanya apa pak?
Karena bagi jabatan ini nggak mudah, tapi saya sudah mendatangi, bertemu dengan teman-teman pimpinan partai. Prinsipnya adil dan proporsional. Lalu yang ketiga, transparan. Saya undang semua pimpinan partai bahas bareng-bareng. Kami hitung bareng-bareng semuanya dan di sana puas semuanya. Alhamdulillah biasanya terjadi kegaduhan, debat yang berminggu-minggu, kami hanya dua jam selesai semua. Ini luar biasa semangat teman-teman untuk bekerja sama melayani warga Jakarta dilihat dari awal pembagian AKD.
Untuk program prioritas di APBD 2025 gimana pak?
Kami semua siapapun pimpinan dewannya dan gubernurnya tidak boleh lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD nggak boleh lepas dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Lalu, dari situ di-breakdown menjadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD di-breakdown lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKD)
Dan kami prioritasnya sesuai dengan arahan dari RPJMN dan RPJMD. Itu masalah macet, masalah banjir, masalah kebutuhan dasar warga Jakarta itu pendidikan dan kesehatan. Itu menjadi fokus kami.
Bagaimana cara memastikan supaya anggarannya ini untuk prioritas tidak meleset?
Pertama, kami terikat oleh aturan, regulasi. Seperti pendidikan kan nggak boleh di bawah 20 persen dari APBD kami. Dan kami Jakarta selalu di atas 20 persen. Kadang sampai 24 persen, 27 persen. Artinya, keberpihakan anggaran kami kepada masyarakat sangat besar.
Kami sadar itu karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta ini dari pajak masyarakat. Dari 13 jenis pajak, 2/3-nya sumbangan masyarakat. Harus kami kembalikan ke masyarakat dan membutuhkan layanan yang mereka butuhkan, layanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan dan ke depan, kami ingin pendidikan di sekolah swasta harus sama dengan layanan-layanan negeri. Pendidikan itu adalah hak masyarakat. Kewajiban negara, kewajiban pemerintah, setara masyarakat, bayar pajak.
Seharusnya pemerintah memberikan layanan yang sama semua orang yang ingin berpendidikan, ingin bersekolah. Hari ini kan yang gratis cuma SDN SMPN, SMAN, SMKN. Emang yang bayar pajak cuma negeri doang? Yang di swasta juga bayar pajak juga. Mestinya jangan ada diskriminasi. Dan tahun depan tidak ada diskriminasi itu.
Ya tentu bertahap nggak bisa sekaligus. Yang pertama, SD negeri dengan swasta sama. SMP juga sama. SMA, SMK sama. Yang belum bisa, kami melayani madrasah k0arena madrasah itu di bawah Kementerian Agama. Tidak di bawah Pemda DKI, Dinas Pendidikan, tidak. Artinya, ini lain birokrasi. Namun bisa kami siasati nanti ke depan dengan memberikan hibah yang cukup untuk mendapatkan layanan yang sama.
Walaupun madrasah ini lain rumah tangga, tapi kan warga Jakarta juga dan dia bayar pajak juga. Ada hak mereka dan nanti kami layan ini dengan skema hibah. Mudah-mudahan nanti ada keputusan dari pemerintah pusat untuk bisa memudahkan kami melayani madrasah di daerah.
Tapi selain itu pak, apakah ada yang difokuskan lagi?
Ada, terutama banjir. Banjir ini menjadi prioritas kami di Jakarta. kami bersyukur bahwa dengan pemerintahan yang sekarang, mudah-mudahan gubernur yang terpilih besok, gubernur yang memang direstui oleh pemerintah pusat. Sehingga dukungan pemerintah pusat terhadap Jakarta besar.
Dulu, kami untuk mengeruk lumpur sungai, sedimen yang ada di sungai, agar airnya tertampung banyak, kami Jakarta punya duitnya, punya alat beratnya, ada orang yang ngerjain, tapi izinnya nggak keluar, nggak bisa dan kemudian kami berharap ke depan agar nanti bukan hanya izin yang turun, tapi anggaran juga turun, kemudian alat beratnya juga dibantu.
Sehingga kami hari ini menyaksikan normalisasi sungai di Ciliwung sudah sedang berjalan. Ini semua menguntungkan warga Jakarta. Jadi, warga Jakarta ke depan jangan salah memilih gubernur juga karena yang dirugikan warga Jakarta. Kalau yang sejalan, warga Jakarta diuntungkan. Kami juga di pemerintah daerah jadi dimudahkan kalau sejalan.
Bahkan dalam RPJPD, dalam rencana tata ruang, kami sudah ingin membendung laut, giant sea wall, agar air laut tidak masuk ke daratan, tidak mengikis daratan. Kalau dibiarkan, tidak dimulai, ini bahaya buat daratan. Jadi program gubernur ke depan, ada ruang untuk bisa mengatasi banjir lewat giant sea wall selain embung yang dibangun di mana-mana.
Kalau di bidang kesehatan apa fokusnya?
Kesehatan itu hak masyarakat. Dia layanan pemerintah. Jangan sampai masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan, susah. Dapat kamar saja susah. Anggaran kami besar kok. Kenapa menjadi mahal layanan kesehatan, menjadi susah? kami nanti akan fokuskan. kami usahakan agar semua di kelurahan menjadi RSUD. Bahkan nanti di RW, ada pos RW, sekretariat RW. Di sana ada layanan-layanan preventif kesehatan.
Bentuknya seperti apa?
Nanti kami ingin bersama gubernur terpilih, ingin bersama-sama agar promosi kesehatan diawali dari RW. Cara hidup sehat. Karena ini mengefisienkan dana kami. Kalau kami mengobati kuratif, ini mahal biasanya. Tapi, ketika preventif, ketika promosi kesehatan kami lakukan di tingkat RW, penyuluhan dan sebagainya, ini akan membuat masyarakat sehat hidupnya dan menghemat anggaran kami juga.
Nanti kami akan coba pemerintah untuk fokus membangun pos sekretariat RW sebagai kegiatan bersama seluruh warga masyarakat karena memang saya berharap nanti gubernur yang terpilih nanti ada anggaran yang diberikan kepada RW. RW melibatkan masyarakat assessment untuk memutuskan sama-sama apa yang mereka butuhkan.
Misalnya butuh pos RW, bangun sama-sama dananya mengalir. Partisipan masyarakat dibuka agar pos RW ini milik bersama, bukan milik pemerintah. Karena masyarakat terlibat dalam perencanaan, terlibat dalam pembangunan, terlibat dalam perawatan, terlibat dalam penggunaan.
Kemarin juga mungkin KPK sudah menyebarkan surat edaran soal pencegahan korupsi. Kalau dari DPRD sendiri, sudah menggodok surat edaran?
DPRD bahkan beberapa langkah lebih maju. kami sudah mengundang KPK ke DPRD dua kali. Yang pertama penandatangan pakta integritas di hadapan seluruh dewan, para pimpinan, tanda tangan. Kedua, kami mengundang KPK kemarin untuk menjelaskan surat edaran yang disebarkan. Jangan sampai kami salah persepsi. Langsung sudah didengar, ada tanya jawab.
Hasil pembahasannya seperti apa dengan KPK?
Pembahasan dengan KPK itu kan terkait dengan proses penganggaran. Kami juga, karena ini uang negara, harus bertanggung jawab. Berdampak hukum, kami juga hati-hati betul. Jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai maksud dari regulasi aturan salah tangkap. Makanya, kami hadirkan langsung Kementerian Dalam Negeri, juga KPK langsung menjelaskan.
Kita agak ulas sedikit pimpinan DPRD sebelumnya itu sangat sensitif dengan gelaran Formula E. Waktu itu hanya PKS yang mendukung soal Formula E. Itu sebenarnya alasannya apa sih pak?
Berani berbuat, berani tanggung jawab. Ketika kami mendukung Pak Anies Baswedan jadi Gubernur Jakarta, kami yang usung, kami yang menangkan, harus tanggung jawab. Programnya kan sudah kami bahas bareng-bareng sebelumnya. Ketika sudah diluncurkan, harus bisa memberikan argumen ke masyarakat.
Soal pro-kontra, itu biasa dalam kehidupan. Biasa di masyarakat. Kami tidak bisa hindari yang penting kami menjelaskan ke masyarakat. Alasan kami mengadakan bisa diterima dan Alhamdulillah berjalan sukses, apalagi dengan Jakarta yang sudah ditandatangani Undang-Undang 2024 Jakarta sebagai kota global. Maka keberadaan Formula E akan sangat positif dampaknya buat Jakarta sebagai kota global.
Kota global itu salah satu indeksnya seberapa banyak event-event internasional diadakan di kota yang katanya kota global? Pagelaran seni internasional, pagelaran film internasional, pagelaran semua karya budaya internasional, termasuk Formula E internasional, itu menjadi indeks. Kalau kami tidak mengadakan bertentangan dengan dengan cita-cita kota global buat Jakarta. Jadi harus dilaksanakan dan ini dampaknya bukan hanya ekonomi, sosial, juga citra Jakarta bisa mendunia dan lebih banyak.
Kemudian di 2025 nanti gelaran Formula E ini seperti apa?
Kami berharap untuk kami bantu untuk bisa dilaksanakan. Karena yang lalu saja dampaknya besar. Dan insya Allah ke depan setelah Jakarta jadi kota global, tidak lagi ibu kota, daerah khusus Jakarta, ini akan sangat mendukung peningkatan indeks Jakarta jadi kota global. Ekonominya meningkat, pertunjukan festival internasionalnya makin bertambah.
Tapi sudah dipikirkan belum Pak untuk 2025 nanti Formula E?
Kan pelaksanaan pembangunannya sudah selesai. Jadi sebetulnya di anggaran APBD nggak ada lagi. Mereka sudah mandiri.
Kita beralih ke pengawasan DPRD DKI ke kinerja BUMD. Mengingat ada sejumlah BUMD yang mungkin nggak berkontribusi kepada pendapatan daerahnya, bagaimana sih DPRD melihat ini ke depannya?
Sebetulnya nggak ada celah buat perusahaan daerah BUMD untuk tidak maju. Karena dia diberikan dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh swasta oleh non-BUMD. Pertama, secara regulasi dia diuntungkan. Regulasi apa yang dibutuhkan dibikinin, dibuatkan. Kurang apa lagi? Kedua, tambahan modal dari APBD kami berikan. Kurang apa lagi?
Tapi faktanya, BUMD kami, belum semuanya bisa memberikan keuntungan. Padahal kalau saya lihat asetnya, aset BUMD, besar betul. Asetnya misalnya ada Rp100 triliun, ada yang Rp50 triliun, ada yang Rp30 triliun, tapi belum mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan pengelolaan aset.
Itu faktornya kenapa tuh?
Faktor manajerial. Jadi ROA, Return on Asset, itu kinerja memaksimalkan aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan itu rendah. Saya hitung rata-rata cuma 3,5 persen.
Kemudian upayanya bagaimana, pak?
Ya itu dia. Upayanya harus di manajemen, harus diperbaiki sumber daya manusianya. Kalau dia gak bisa menghasilkan keuntungan, ganti. Tapi memang harus dilihat dulu di mana letaknya. Kan variabelnya banyak, bukan hanya variabel orangnya. Ada variabel lainnya, variabel regulasi dan sebagainya. Ini kami lihat dulu. Tidak serta-merta yang rugi diganti. Tapi kami lihat dulu.
Apakah nanti mungkin BUMD-BUMD ini yang tidak berkontribusi akan mungkin sahamnya dijual? Atau mungkin dibubarkan? Atau digabungkan dengan BUMD yang menguntungkan?
Pertama, saya punya ide untuk pendampingan coaching. BUMN kami undang untuk mendampingi BUMD kami. Bagaimana caranya pengolahan BUMD agar bisa survive. Tidak menjadi beban APBD. Tidak tergantung pada BUMD penanaman modal daerah. Biar dia mandiri.
Kalau itu nanti nggak bisa, cara yang kedua agar tidak membebani APBD kami, agar APBD buat pendidikan kesehatan dan lain-lain, kami minta BUMD untuk go public IPO. Cari modal di luar. Kelola perusahaan dengan secara transparan, efisien, nggak dinilai oleh publik. Nah ini kan fair begini. kami undang orang-orang profesional yang terbaik untuk bertantang mengelola perusahaan daerah BUMD kami. Tapi ada banyak perusahaan kami yang sudah menghasilkan untung yang cukup bagus.
Beralih ke gelaran Pilkada, kalau dari PKS sendiri, melihat gelaran Pilkada saat ini seperti apa?
Ini momentum yang sangat menentukan buat warga Jakarta. Jakarta mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, masyarakat akan dapat layanan apa, tergantung siapa yang dipilih. Jadi masyarakat kalau tidak memilih semua dicoblos atau nggak datang, mereka rugi. Mereka dipimpin oleh orang yang tidak dipilih. Harapan saya mereka bersikap. Silahkan bersikap. Lihat saja secara objektif program masing-masing. Lihat dalam debat. Lihat fakta-fakta track record. Bukan hanya janji.
Kalau Ridwan Kamil kan sudah ada fakta-fakta di Jawa Barat, di Bandung. Memberikan dana Rp100 juta tiap RW untuk sudah sama-sama membangun RW. Itu sudah fakta. Nah kan yang begini jadi catatan buat warga Jakarta ketika memilih mana yang harus dipilih. Lihat fakta-fakta. Saya yakin Pak Rano Karno juga punya fakta-fakta ketika dia ada di Banten. Lihat saja fakta-faktanya. Saya tidak ingin menjelekkan salah satunya. Lihat fakta-fakta agar objektif.
Jadi masyarakat saya himbau untuk tidak mencoblos semua atau tidak hadir karena nasib kami di Jakarta ditentukan oleh siapa yang menang besok. Jangan sampai orang yang menang, orang yang kami tidak coblos, lalu dia akan mengatur kami, lalu kami akan marah-marah. Salah. Saatnya untuk datang ke TPS dan tentukan pilihan.
Untuk potensi kecurangan pak?
Ini yang barangkali menjadi keluhan kami semua. Keluhan tim pemenangan semuanya merasa dicurangi. Semuanya merasa tidak diperlakukan dengan adil. Makanya celah-celah itu harus kami kawal sama-sama. Dibutuhkan lembaga luar untuk bisa mengawal sama-sama. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam memutuskan hasil pemilu juga ikut mengawasi prosesnya dan ini memang susah. Saya juga tarik nafas. Banyak celah. Banyak celah.
Mudah-mudahan celah-celah yang kemarin sudah ditunjukkan soal IT, soal sistem ini kan sangat terbuka, banyak orang-orang pintar dari akademisi yang bisa diuji-cobakan di sistem yang dibangun oleh penyelenggara. Ya perbaikilah. Kalau begitu ada celah di sana. Yang jelas harus membuka diri untuk perbaikan agar semuanya puas, kerja KPU yang luar biasa, yang sudah bagus, yang sampai cacat oleh satu-dua langkah yang dianggap barangkali belum asuratif karena ada ahli-ahli yang memberikan kritik.
Kalau dari PKS untuk mengamankan lumbung suara bagaimana upayanya Pak?
PKS sebagai pemenang di Jakarta tentu dan ini baru beberapa bulan yang lalu masih panas mesin kami dan PKS strukturnya sudah sampai tingkat RW. Jadi struktur organisasi PKS ada dua struktur. Pertama struktur partai dari provinsi, kota madya, kecamatan, kelurahan, RW, 2.700 lebih RW ada semua. Dan dari tiap RW itu ada kurator TPS. Jadi sudah rapi. Itu jalur pertama.
Jalur kedua, ini jalur pengkaderan, jalur kaderisasi karena di AD-ART kami ada pengkaderan di partai. Ada kader muda, ada kader pemula, pemuda, ada kader dewasa, ada kader ahli yang kesemuanya ada standar nilai sendiri untuk bisa ke jenjang itu. Nah jalur itu juga bisa kami aktivasi. Dan mereka punya komando yang sangat kuat. Barisan kami sangat kuat. Satu komando, satu perjuangan. Ketika A, A semua, B, B semua dan kami, PKS, dengan kemampuan teritorial kami, saya selaku ketua DPW DKI, sudah gerakan. Hari minggu yang lalu, untuk ibu-ibunya gerakan menghadirkan istri Ridwan Kamil dan istri Pak Suswono untuk sama-sama mengawal gerakan teritorial kami.
Peran PKS di Pilkada selain mengusung Siswono sebagai cawagub ada upaya dari DPRD untuk kampanyekan RK-Siswono?
Tentu di tim pemenangan RIDO juga meminta kepada anggota dewan partai koalisi ada 15 partai ada delapan fraksi koalisi untuk melakukan syukuran. Kumpulkan relawan sambal sosialisasi pasangan RIDO. Kalau dikumpulkan dari 8 fraksi, koalisi kami besar sekali total 91 anggota dewan dari 106. Mereka turun semua untuk bisa melakukan sosialisasi ke jaringan mereka.
Selain itu, kegiatan lainnya?
Biasa sih, dialog. Bertemu konstituen semua anggota dewan dilakukan. Kalau tidak melakukan dia tamat riwayatnya. Pasti tidak akan kepilih yang akan datang. Jadi dia harus merawat dari sekarang. Ketemu rutin pasti dia akan royal. Mereka akan tunggu perintah dari anggota dewannya bilang A, A dan B, B.
PKS pilih meninggalkan Anies, bagaimana caranya PKS meyakinkan masyarakat memilih RK-Suswono apalagi simpatisan PKS mungkin?
Saya koreksi tadi. Kami tidak meninggalkan Anies. PKS paling dulu berikan SK resmi partai ditandatangani presiden PKS dan sekjen. Cuma pada saat itu belum ada putusan MK yang baru, sehingga harus 22 kursi dan tidak dapat teman koalisi sehingga tidak mungkin. Internal kader partai pun yang sudah di SK-kan tidak dapat koalisi kami tarik SK-nya dan kami tidak bisa lama-lama putuskan karena keretanya sudah mau jalan dan hubungan kami dengan Pak Anies juga masih biasa masih komunikasi. Walaupun saya pernah viral dengan voice note dan saya klarifikasi toh komunikasi saya dengan pak Anies lancer saja tidak ada masalah.
Ngobrol sama Anies bahas soal apa saja?
Soal Jakarta, soal politik, masyarakat dan ide-ide pak Anies kan bisa disampaikan ke pejabat yang sedang menjabat. Kepada saya bisa disampaikan ide-ide itu. Anies sering dapatkan tamu masyarakat perkotaan yang perlu dapat sentuhan pemerintah. Kan disampaikan juga dan kami terima. kami bisa perjuangkan apa yang dititipkan oleh Pak Anies karena PKS yang menang di Jakarta. Jadi akrab-akrab saja kami dengan pak Anies tidak ada masalah. Pasca voice note pun timnya ketemu dan kami tidak ada masalah.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Andrian Pratama Taher
