tirto.id - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, meminta Prabowo Subianto selaku presiden terpilih juga memerhatikan nasib anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut bahwa banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Anggota DPRD setelah dilantik.
"DPRD ini mohon diperhatikan nasibnya. Mereka-mereka ini mayoritas setelah dilantik langsung menggadaikan SK. SK apa namanya itu, SK pengangkatan. Dan rata-rata mereka menggadaikan ke bank-bank yang bunganya amat sangat tinggi," ucap Cak Imin dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Acara ini turut dihadiri presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Ketua Harian DPP Gerindra cum Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Cak Imin berkelakar para anggota legislatif dari PKB begitu semangat ketika mendengar kabar bahwa Prabowo akan hadir dalam acara ini. Pasalnya, mereka juga ingin nasibnya diperhatikan oleh presiden terpilih itu.
Cak Imin menyinggung nasib anggota DPRD pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Ia berkata, nasib para anggota DPRD kala itu banyak mendapatkan uang transportasi.
"Jadi, sebetulnya sudah lama mau demo, Pak. Sudah lama mau demo, Tapi enggak jadi karena hakim-hakim lebih dulu demonya," kelakar Cak Imin.
Cak Imin mengklaim aspirasi anggota DPRD itu telah disambut baik oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, bila DPR RI dan DPRD se-Indonesia sejahtera maka Indonesia akan berjalan aman.
"Insyaallah mereka dan pemerintah daerah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, untuk pertumbuhan ekonomi nasional," tukas Cak Imin.
Dalam kesempatan sama, Cak Imin menyinggung peran daerah dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Menurutnya, para kepala daerah memiliki kreativitas untuk membangun perekonomian di wilayahnya masing-masing, yang dapat mendorong ekonomi nasional juga bertumbuh.
Cak Imin menyinggung cara Presiden ke-4, Abdurahman Wahid alias Gus Dur, yang membentuk Kementerian Otonomi Daerah saat menjabat sebagai presiden. Kala itu, kata dia, daerah muncul sebagai kekuatan baru sebab kepala-kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam membangun daerahnya masing-masing.
Namun, menurutnya kondisi di era kepemimpinan SBY berbeda. Saat itu, SBY menghapus Kementerian Otonomi Daerah karena melihat fenomena munculnya “raja-raja” baru lantaran diberikan kewenangan penuh melalui kementerian tersebut. Kelemahan lainnya adalah sinergitas pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali bertabrakan.
"Tapi itu dampak negatif dari kewenangan berlebih atau kewenangan yang bagus yang diberikan kepada daerah. Lalu, revisi mulai dilakukan dan kemudian mulai terjadi sentralisasi," kata Cak Imin.
Di sisi lain, menurut Cak Imin, adanya Kementerian Otonomir Daerah berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen pada era Gus Dur.
"Kedua, penyerapan anggaran sangat efektif. Yang ketiga mereka sangat kreatif dalam membangun agenda-agenda pembangunan di level masing-masing. Ini tumbuh dengan baik tiga aspek ini," papar Cak Imin menegaskan argumennya. Oleh karena itu, Cak Imin meminta agar ada keadilan antara kewenangan pusat dan daerah demi menumbuhkan ekonomi nasional.
"Keseimbangan ini tentu sangat terbukti, karena tidak bisa di era seperti sekarang bertumbuh hanya pada pusat. Apalagi hanya bertumbuh pada daerah. Di situlah sinergitas pemerintah pusat dan daerah, bisa kita mulai dari legislatif," kata Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin meminta Prabowo agar mengajak berdiskusi para kepala daerah dari PKB yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024. Menurut Cak Imin, hal itu diperlukan untuk menjaga sinergitas antara pusat dan daerah.
"Para kepala daerah yang terpilih dari PKB juga mohon diajak bicara supaya terjadi sinergi, bukan saja di legislatif, tetapi juga di level eksekutif," kata Cak Imin.
Editor: Rina Nurjanah
