Indeks Dprd Dki

Pelibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembukaan usaha baru tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.

Setelah DPW PKS DKI menerima surat dari DPP PKS, Fraksi PKS DPRD DKI menindaklanjuti prosesur penggantian Ketua DPRD DKI tersebut.

Syafrin mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (14/4/2026).

Tiga ranperda soal narkotika, industri, dan pangan disetujui DPRD DKI untuk beri kepastian hukum dan lindungi kesejahteraan warga.

Sosialisasi manajemen risiko digelar untuk dorong kinerja akuntabel dan terukur di Sekretariat DPRD DKI Jakarta sepanjang 2026.

Pemprov DKI akan godok aturan turunan dari PP TUNAS bersama DPRD.

Harga itu dianggap sudah sesuai dan jadi salah satu alasan utama Ragunan selalu ramai dikunjungi.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Ke depan Jakarta juga perlu memiliki beberapa fasilitas pengolahan serupa di berbagai lokasi.

Sejumlah isu seperti kesejahteraan sosial, ketimpangan, kemacetan, hingga banjir, menjadi tantangan yang harus ditangani secara kolektif.

Beberapa upaya yang didorong antara lain pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan terbatas secara optimal, hingga penguatan sistem distribusi.

BLUD di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap PAD.

Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya bangunan yang berdiri tidak sesuai aturan.

Pada 2024, ada sekitar 75 ribu kasus perundungan, 14 ribu kasus pedofilia, 603 kasus grooming, serta 205 kasus revenge porn di Jakarta.

DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov menggelar program yang mendukung kegiatan usaha UMKM selama Ramadan.

DPRD DKI Jakarta menilai pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan Pramono-Rano menunjukkan capaian positif, terutama terkait banjir dan transportasi.

Komisi B DPRD DKI mendukung Perumda Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi beban Bantargebang.

DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi anggaran, pelatihan kerja, dan peran BUMD guna menekan angka pengangguran yang masih di atas batas toleransi.

Anggaran tersebut digunakan untuk upaya sosialisasi, pencegahan, dan penanganan korban melalui fasilitas rehabilitasi yang memadai.

Dukungan DPRD tidak hanya sebatas pada penganggaran, tetapi juga pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan transparan.