Indeks Dprd Dki

Dwi menuturkan kebijakan menonaktifkan NIK DKI Jakarta dinilai belum disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.

PKS memperoleh 18 kursi DPRD DKI 2024-2029, sementara PDIP dan Gerindra perolehan kursinya turun drastis.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI, PKS dapat 1.012.028 suara, disusul PDIP di urutan kedua dengan 850.174 suara.

Heru Budi seharusnya menunda pencabutan KJP Plus dan KJMU hingga ekonomi warga DKI pulih.

DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp3,08 miliar untuk pakaian dinas dan atribut anggota baru periode 2024-2029.

Real count sementara KPU untuk DPRD DKI Jakarta mencapai 52,01 persen, tapi persaingan antar caleg sudah kelihatan.

Penonaktifan NIK DKI yang dilakukan sebelum Pemilu 2024 dikhawatirkan bisa mempengaruhi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta.

Tina Toon peroleh suara sementara 5.997 di Dapil DKI 2, sedangkan Zita Anjani (anak Zulhas) dapat 4.947 suara di Dapil DKI 5.

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Rencana pembangunan rumah susun baru untuk warga eks Kampung Bayam dinilai tidak memiliki urgensi, karena memakan waktu lama.

Bambang Kusumanto menyebutkan kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen itu merupakan hal yang zalim dan tak mempertimbangkan hal-hal logis.

DPRD DKI Jakarta lintas fraksi sepakat menolak RUU DKJ terkait Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden.

Nova Paloh mengkritisi pembangunan Sodetan Ciliwung yang menggelontorkan banyak dana, namun akan sia-sia bila titik banjir masih banyak.

PAN meyakini Cinta Mega sudah melakukan introspeksi atas kesalahannya dan melihat potensi meraup suara dari pendukungnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan tak seharusnya seorang RW melakukan tindakan pelecehan seksual.

Dody memastikan tidak ada surat klarifikasi dari PBB mengenai pendaftaran bacaleg Ali Taher. Klarifikasi tersebut hanya datang dari Partai Perindo.

Badan Kehormatan DPRD DKI tidak melanjutkan pemeriksaan Cinta Mega karena yang bersangkutan telah dipecat oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Sepanjang 2022 Pemerintah Provisi (Pemprov) DKI tidak membangun satu pun puskesmas di Ibu Kota.

Gembong menuturkan sanksi yang dapat dikenakan Cinta berupa teguran, pindah komisi, hingga Pergantian Antar Waktu (PAW).

Meski layar tablet Cinta Mega menunjukkan aplikasi game, tapi ia klaim itu terjadi waktu sebelum sidang paripurna dimulai.