Masuk tirto.id
tirto.id - DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan memperkuat Program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu. Program ini dinilai sebagai langkah nyata untuk memperbaiki kualitas hunian, sekaligus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga prasejahtera di ibu kota.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan perlunya penguatan alokasi anggaran dalam APBD agar semakin banyak rumah tidak layak huni yang bisa direnovasi setiap tahun. Menurutnya, dukungan DPRD tidak hanya sebatas pada penganggaran, tetapi juga pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan transparan.
Wibi mengakui, kuota bantuan yang bersumber dari pemerintah saat ini masih terbatas, sementara kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.
"Dalam satu kelurahan maksimal dua rumah per tahun. Sementara kebutuhannya lebih dari itu," tutur Wibi.
Ia menilai, kondisi tersebut menuntut adanya kolaborasi yang lebih luas, termasuk partisipasi masyarakat dan sektor nonpemerintah.
"Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah," terang Wibi.
Sebelumnya, Wibi menghadiri soft opening bedah rumah di RT 10 RW 07, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Renovasi tersebut terlaksana melalui dukungan dana kolektif para donatur, dan ia turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Di sisi lain, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melaksanakan Program Bedah Rumah di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2). Program tersebut membantu warga disabilitas kurang mampu dengan pendanaan hasil gotong royong.
"Patut diacungi jempol. Lewat aksi bedah rumah ini, mereka menunjukkan sisi humanis yang luar biasa,” ujar Thamrin.
Ia pun mengusulkan agar Pemprov DKI menyediakan semacam celengan sosial di setiap kantor dinas. Dengan mekanisme tersebut, perbaikan rumah warga yang mendesak bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang.
"Saya sangat mendukung kalau cara gotong royong seperti ini dicontoh oleh dinas-dinas lain di Jakarta," ungkap Thamrin.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya mempercepat bantuan, tetapi juga mempererat hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat.
"Aksi ini juga bikin hubungan antara petugas pemerintah dan rakyat jadi lebih adem dan akrab karena ada rasa saling peduli," tutur dia.
Thamrin juga mengingatkan agar renovasi rumah, terutama bagi penyandang disabilitas, dirancang sesuai kebutuhan penghuni—terlebih jika bangunan terdiri dari dua lantai.
"Desainnya harus benar-benar dipikirkan supaya mereka tidak kesulitan naik-turun atau beraktivitas," kata Thamrin.
Selain aspek desain, ia menekankan pentingnya menjaga transparansi penggunaan anggaran serta proses seleksi penerima bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
