Indeks Dprd Dki

Legislator DPRD DKI menilai kegiatan kerja bakti "Jaga Jakarta Bersih" layak digelar secara berkelanjutan agar manfaatnya lebih nyata dan maksimal.

DPRD DKI Jakarta mendukung pemerintahan Pramono–Rano untuk fokus pada penanganan masalah banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

Menurutnya, tawuran di sejumlah lokasi baru-baru ini merupakan hasil dari ketidakpedulian keluarga dalam mendidik anak atau anggota keluarganya.

Ia masih beraktivitas hingga Selasa (18/11/2025), berdasarkan unggahan di akun Instagram resminya.

APBD tersebut dipotong sebesar Rp15 triliun yang sebelumnya berasal dari dana bagi hasil (DBH) yang dialokasi dari Kementerian Keuangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo mengkritik rencana penghapusan anggaran subsidi pangan Rp300 miliar.

Apabila kawasan Ragunan justru sepi pengunjung setelah dibuka hingga malam, maka pihak pengelola bisa merugi.

Dalam penyusunan Ranperda KTR, DPRD akan melibatkan seluruh stakeholder: masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga Pemprov.

Kajian dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap proporsional dan adil bagi seluruh anggota dewan di Indonesia.

Tunjangan rumah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengevaluasi pengenaan pajak tempat olahraga sebesar 10 persen.

Kenaikan dana operasional untuk RT/RW sebesar 25 persen ini sudah cukup lama diperjuangkan oleh legislator. Baca selengkapnya di bawah ini.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov Jakarta untuk meluncurkan program bantuan sosial berupa Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Perluasan rute Transjabodetabek, terutama ke wilayah penyangga, dinilai dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik.

Apresiasi terhadap Dasawisma itu berupa dana operasional yang semula sebesar Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu.

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kinerja personel Gulkarmat yang terbukti menjadi pelayan andal bagi warga Jakarta dengan respons cepat dan kegigihannya.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai layanan kesehatan harus terus dievaluasi. Khususnya, untuk menjangkau kelurahan, bukan hanya titik tertentu.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh minta Pemprov DKI gandeng perusahaan swasta untuk memudahkan pendistribusian tenaga kerja.

DPRD Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan penataan kota yang merata bagi masyarakat, menuju kota global.

Optimalisasi retribusi merupakan strategi jangka panjang Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.