Indeks Dprd Dki

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Rencana pembangunan rumah susun baru untuk warga eks Kampung Bayam dinilai tidak memiliki urgensi, karena memakan waktu lama.

Bambang Kusumanto menyebutkan kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen itu merupakan hal yang zalim dan tak mempertimbangkan hal-hal logis.

DPRD DKI Jakarta lintas fraksi sepakat menolak RUU DKJ terkait Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden.

Nova Paloh mengkritisi pembangunan Sodetan Ciliwung yang menggelontorkan banyak dana, namun akan sia-sia bila titik banjir masih banyak.

PAN meyakini Cinta Mega sudah melakukan introspeksi atas kesalahannya dan melihat potensi meraup suara dari pendukungnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan tak seharusnya seorang RW melakukan tindakan pelecehan seksual.

Dody memastikan tidak ada surat klarifikasi dari PBB mengenai pendaftaran bacaleg Ali Taher. Klarifikasi tersebut hanya datang dari Partai Perindo.

Badan Kehormatan DPRD DKI tidak melanjutkan pemeriksaan Cinta Mega karena yang bersangkutan telah dipecat oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Sepanjang 2022 Pemerintah Provisi (Pemprov) DKI tidak membangun satu pun puskesmas di Ibu Kota.

Gembong menuturkan sanksi yang dapat dikenakan Cinta berupa teguran, pindah komisi, hingga Pergantian Antar Waktu (PAW).

Meski layar tablet Cinta Mega menunjukkan aplikasi game, tapi ia klaim itu terjadi waktu sebelum sidang paripurna dimulai.

Cinta Mega DPRD dari partai apa, yang diduga main judi slot saat rapat paripurna.

Penyidik KPK menggeledah gedung DPRD DKI untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.

Puan meminta kader PDIP di Jakarta bekerja keras meningkatkan suara partai demi merebut kursi legislatif.

DPRD DKI minta muruah BUMD pangan, yaitu Pasar Jaya, Dharma Jaya dan Food Station harus dikembalikan.

Gembong minta Dishub DKI mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar.

Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan menduduki posisi itu dalam waktu cukup lama. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan uji kelayakan.

Upaya hak interpelasi Formula E Jakarta masih menggantung meski masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur segera berakhir.

Djarot menyebut kritik kepada Anies Baswedan tidak berkaitan dengan urusan pencapresan di 2024.