DPRD Jakarta Sahkan APBD 2026 Sebesar Rp81,3 Triliun

tirto.id - DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan bersama Pemerintah Provinsi Jakarta resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,3 triliun.

Hal itu disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

APBD DKI Jakarta Tahun 2026 pada Rabu, 12 November 2025.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan dana APBD tersebut dipotong sebesar Rp15 triliun yang sebelumnya berasal dari dana bagi hasil (DBH) yang dialokasi dari Kementerian Keuangan.

"Rapat paripurna hari ini, untuk menyepakati APBD kita APBD DKI tahun 2026. Paripurna hari ini tahun 2026, paripurna hari ini Rabu 12 November 2025, untuk menyepakati APBD 2026 mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp15 triliun jadi APBD kita ketuk Rp81,3 triliun," kata Khoirudin kemudian mengetuk palu pengesahan.

Khoirudin menjelaskan imbas dari pemotongan DBH berpengaruh terhadap subsidi pangan Rp300 miliar yang sebelumnya diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat. Hal itu menimbulkan interupsi dan protes dari anggota DPRD dari lintas fraksi.

"Dan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman concern kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos. Insya Allah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin perubahan kita anggarkan," ujarnya.

Menanggapi pemotongan APBD DKI Jakarta 2026, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pihaknya menjamin tidak ada pemotongan anggaran selama kerja-kerja pemerintahan mendatang. Dia menjanjikan sejumlah alokasi yang tidak terpenuhi ke dalam APBD maka akan dimuat dalam APBD Perubahan.

"Dan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan, tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Sehingga dengan begini apa yang dikhawatirkan terkait pemotongan enggak ada," kata Pramono.

Dalam pernyataan terpisah usai melantik pengurus Hipmi Jaya, Pramono menjamin proses pembangunan Jakarta akan tetap berjalan meskipun APBD-nya harus dipotong Rp15 triliun.

"Jadi yang pertama, sikap pemerintah DKI seperti yang saya sampaikan, walaupun dipotong 15 triliun, kita tetap menjaga kualitas pembangunan di Jakarta tidak turun, maka kami akan membangun dengan creative financing," pungkas Pramono.