Masuk tirto.id
tirto.id - DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional sebagai upaya menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Lembaga legislatif daerah ini juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar terus memperkuat berbagai langkah strategis di sektor pangan.
Beberapa upaya yang didorong antara lain pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan terbatas secara optimal, hingga penguatan sistem distribusi serta cadangan pangan daerah. DPRD menilai ketahanan pangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi semakin krusial bagi wilayah perkotaan seperti Jakarta, yang sebagian besar pasokan pangannya masih bergantung pada daerah lain. Karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.
Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan dukungan anggaran, DPRD berharap berbagai program ketahanan pangan dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung keberhasilan program nasional.
Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan adalah Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Minggu (7/3). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.
"Menyaksikan langsung penanaman jagung raya secara serentak. Dan hari ini di daerah Kabupaten Bekasi," ujar Wibi.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membantu mendukung rantai pasok bahan pangan bagi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wibi pun mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang ikut berperan dalam program ketahanan pangan melalui penanaman jagung di wilayah penyangga Jakarta.
"Karena kita juga paham bahwa di Jakarta kita punya keterbatasan lahan," kata Wibi.
Ia menambahkan, produksi jagung dari wilayah penyangga seperti Bekasi dapat membantu memperkuat pasokan pangan bagi masyarakat Jakarta. Komoditas tersebut juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Tentunya dalam dapur MBG itu membutuhkan komoditas-komoditas pangan. Dan ketika ini terbangun, ada supply chain di situ. Harapannya bisa kita kolaborasikan dan bermanfaat untuk masyarakat Jakarta," tutur Wibi.
Di tengah ketidakpastian global, penguatan produksi pangan dalam negeri dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga.
"Harapan kita harga itu bisa stabil. Harus kita jaga dengan memiliki swasembada pangan," kata Wibi.
Ia menegaskan bahwa upaya menjaga produksi pangan menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga bagi masyarakat.
DPRD DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Swasembada Pangan melalui kebijakan serta alokasi anggaran yang diperlukan.
"Yang dilakukan DPRD adalah mendukung lewat faktor kebijakan, anggaran, dan bantuan kita terhadap instansi vertikal, karena ini adalah program instruksi Presiden yang harus kita dukung," tambah Wibi.
Perkuat Regulasi Sistem Pangan
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagai regulasi yang mengatur pengelolaan pangan secara menyeluruh.
Menurut Aziz, penggunaan istilah “sistem pangan” dalam Ranperda tersebut menjadi pendekatan baru yang memungkinkan pengelolaan pangan dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada cadangan atau penyediaan pangan.
"Mulai dari hulu sampai hilir, karena memakai kata sistem, maka mencakup seluruh aspek," kata Aziz.
Ia menilai aspek pengendalian dalam sistem pangan harus dijabarkan secara jelas dalam pasal-pasal Ranperda agar implementasinya dapat berjalan efektif.
"Harus ada siapa pengampunya, siapa penyelenggaranya, siapa pengontrolnya, dan seterusnya. Ini harus didefinisikan dalam Perda ini agar pengawasan bisa lebih efektif," tegas dia.
Selain itu, Aziz juga mengusulkan penambahan poin dalam Pasal 5 terkait perluasan ruang lingkup pengelolaan wilayah laut, yakni optimalisasi pemanfaatan ruang laut melalui pengembangan perikanan di kawasan pesisir.
Menurutnya, selama ini pengelolaan pangan cenderung berfokus pada sektor daratan. Padahal wilayah perairan Jakarta memiliki potensi besar, terutama dalam penyediaan sumber protein dari sektor perikanan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
