Masuk tirto.id
tirto.id - DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menekan angka pengangguran melalui penguatan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam pelaksanaan fungsinya, DPRD mendorong Pemprov DKI Jakarta agar berfokus pada peningkatan program padat karya, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, memperketat pengawasan program pelatihan kerja, meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan berbagai kebijakan buat mengatasi pengangguran lainnya.
Langkah DPRD DKI itu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, dengan perekonomian tumbuh berkelanjutan serta membuka lapangan kerja secara merata.
Komitmen DPRD DKI Jakarta itu ditegaskan lagi dalam rapat koordinasi membahas alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2026 pada Rabu (25/2/2026). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, bersama para pimpinan DPRD dan perwakilan Komisi B.
Khoirudin menjelaskan, rapat itu membahas berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh calon pekerja migran untuk penempatan di Jepang.
"Rapat ini menindaklanjuti hasil audiensi surat calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang,” kata Khoirudin melalui siaran pers yang diterima Tirto pada Jum'at (27/2/2026).
Sementara pembahasan terkait anggaran difokuskan pada upaya konkret untuk mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
Salah satu program yang dinilai strategis adalah Transjakarta Academy untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor transportasi dan layanan publik.
BUMD Didorong Ikut Atasi Pengangguran
Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta masih berada di angka 6,4 persen, meski mengalami penurunan sekitar 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 5,5 juta angkatan kerja, masih ada 350 ribu warga yang belum memiliki pekerjaan.
“Pengangguran memang turun 0,1 persen, tapi masih dua kali lipat dari batas toleransi,” kata Khoirudin.
Menurut dia, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan jika tidak ditangani secara berkelanjutan. Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi anggaran dan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membuka peluang kerja.
Khoirudin menilai pengurangan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta berimbas pada terbatasnya jumlah peserta pelatihan kerja. Pada 2025, anggaran Disnakertransgi tercatat sebesar Rp714 miliar, sementara pada 2026 turun menjadi Rp401 miliar.
“Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
Karena itu, DPRD DKI mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait memastikan keberpihakan anggaran pada penanganan pengangguran, termasuk melalui penugasan kepada BUMD.
“Kalaupun anggaran berkurang, kita bisa mendorong penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
