Masuk tirto.id
tirto.id - Program Bedah Rumah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sokongan kuat dari DPRD sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tempat tinggal warga. Inisiatif ini diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa menempati hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
DPRD menilai program ini perlu dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran agar dampaknya benar-benar terasa. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga, dan pihak lain juga dianggap krusial untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta.
Prosesi penyerahan kunci secara simbolis digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, Ketua Komisi D Yuke Yurike, serta Anggota Komisi B Wa Ode Herlina.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Ima Mahdiah mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, BUMD, BUMN, hingga sektor swasta. Ia menekankan bahwa program ini harus menjangkau seluruh warga tanpa memandang latar belakang, termasuk agama.
“Program bedah rumah ini harus mencakup semua. Semua warga harus mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa proses renovasi tidak dipungut biaya. Warga yang ingin mengajukan bantuan dapat berkoordinasi dengan perangkat wilayah setempat untuk diverifikasi.
Sementara itu, Pramono Anung menyebut program ini sebagai bagian dari komitmen membangun Jakarta yang inklusif dan berkeadilan. Pada tahap awal, Pemprov meresmikan 26 rumah hasil renovasi yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta.
Setiap unit direnovasi dengan anggaran sekitar Rp50–55 juta, dengan waktu pengerjaan antara tiga minggu hingga satu bulan. Selama proses renovasi, biaya tempat tinggal sementara bagi penerima manfaat ditanggung oleh Baznas (Bazis).
Pada 2026, Pemprov menargetkan renovasi sebanyak 633 rumah. Pramono juga mendorong agar pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah dapat semakin optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar menjelaskan, warga dapat mengusulkan program ini melalui RT/RW yang kemudian diteruskan ke kelurahan untuk proses verifikasi.
“Prioritas utama adalah warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Perluas Kolaborasi dan Optimalisasi CSR
DPRD juga mendorong agar Program Bedah Rumah tidak hanya bergantung pada Baznas (Bazis), tetapi diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Yuke Yurike meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) aktif mendata dan memperbaiki rumah tidak layak huni, terutama yang memiliki kerusakan pada atap dan struktur bangunan.
“Masih banyak rumah dengan kondisi tidak layak. Ini perlu segera ditangani,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa standar utama program ini adalah memastikan rumah layak dan aman dihuni, bukan sekadar estetika.
Senada dengan itu, Wa Ode Herlina mengapresiasi kontribusi sejumlah BUMD dalam program sosial ini melalui dana CSR. Menurutnya, keterlibatan BUMD membantu mempercepat perbaikan rumah warga.
“Dukungan ini sangat membantu masyarakat dan memperluas jangkauan program,” katanya.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Program Bedah Rumah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di Jakarta.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
