Ketua Banggar Soroti Langkah Pemerintah Selesaikan Utang KCIC

tirto.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tak harusnya menjadi beban pemerintah. Menurut Said, lazimnya restrukturisasi utang tersebut menjadi tanggung jawab Danantara selaku super holding badan usaha milik negara.

Pasalnya, sejak awal proyek kereta bernama Whoosh tersebut digarap secara business to business (B2B). “Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 China, kemudian berbagi renteng tentu dari sisi modal dan risiko utangnya. Maka APBN yang menanggung,” ucap Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, Said menuturkan bahwa parlemen masih menunggu keputusan pemerintah terkait penyelesaian masalah utang tersebut. Jika Presiden Prabowo Subianto memilih menanggung utang proyek Whoosh melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kondisi ketahanan fiskal nasional perlu jadi perhatian.

“Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja,” ucap Said.

Said juga berharap agar masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung tak mengganggu rencana pengembangan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. "Kalau Banggar (rekomendasi) awal bukan di Bandung. Awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi Banggar tetap ada di tahun 2017,” tambah Said.

Ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ragu untuk tetap mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh dengan tetap memastikan keberlanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya. “Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik,” katanya.