Indeks Badan Anggaran Dpr

Jika utang proyek Whoosh ditanggung APBN, Banggar meminta kondisi ketahanan fiskal nasional juga jadi perhatian.

Ketua Banggar pastikan dasar-dasar keuangan negara untuk 2026 dibahas secara mendalam oleh para anggota dewan yang ahli di bidangnya masing-masing.

Sebelum perubahan postur RAPBN 2026, pemerintah sempat menetapkan anggaran TKD Rp650 triliun, turun 29,34 persen dibanding 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Pemerintah akan tambah anggaran stimulus akselerasi ekonomi untuk merealisasikan tambahan dua liter minyak goreng dalam bantuan pangan.

Kenaikan belanja RAPBN 2026 terutama dialokasikan untuk TKD sebesar Rp43 triliun, sementara sisanya ke belanja pusat, termasuk untuk cadangan anggaran.

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah target lifting minyak dari yang sebelumnya sebesar 600-605 barel per hari (bph) menjadi 605-620 bph.

DPR pun menyetujui permintaan penambahan anggaran dari para menko tanpa melakukan rapat kerja dengan para 7 menko.

Pemerintah harus berhati-hati dengan utang jatuh tempo karena bisa berdampak pada pelebaran defisit APBN 2025.

Target ini berbeda dengan yang ditetapkan di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,1-5,5 persen.

Anggaran belanja pada RAPBN 2022 naik sebesar Rp5 triliun menjadi total Rp1.943 triliun.

Pemerintah harus segera salurkan bansos saat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang membaik.

Politikus PDIP, Said Abdullah diputuskan sebagai Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024. 

Rancangan Undang-Undang APBN 2020 akan dibawa ke rapat Paripurna besok, Selasa (23/9/2019).

Pagu belanja Kementerian/Lembaga diusulkan naik Rp25,5 Triliun dalam postur sementara RAPBN 2018. Di sisi lain, pagu subsidi energi diusulkan menurun Rp8,8 Triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran DPR sebesar 5,7 triliun untuk 2018, yang salah satunya digunakan untuk membangun gedung baru DPR.

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015 telah ditetapkan Badan Anggaran DPR meski dengan sejumlah catatan dari beberapa fraksi yang mempertanyakan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengharapkan agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak gentar menghadapi wajib pajak yang selalu berkelit saat ditagih kewajibannya, sekaligus mendorong Dirjen Pajak untuk bertindak tanpa kompromi terhadap penunggak pajak.