DPR Setujui Asumsi Makro RAPBN 2026, Ekonomi Ditarget Naik 5,8%

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah target lifting minyak dari yang sebelumnya sebesar 600-605 barel per hari (bph) menjadi 605-620 bph.

Qonita Azzahra

Terbit 23 Jul 2025 08:05 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyepakati asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam asumsi makro tersebut, pemerintah dan DPR sepakat mengubah target lifting minyak dari yang sebelumnya sebesar 600-605 barel per hari (bph) menjadi 605-620 bph.

"Lifting minyak bumi 605 sampai 620 ribu barel per hari," kata Anggota Banggar DPR RI, Marwan Cik Asan dalam Rapat Kerja di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).

Namun, lifting gas bumi masih ditarget sama, yakni di kisaran 953 ribu-1,017 juta barel setara minyak per hari.

Pun, pertumbuhan ekonomi nasional dalam RAPBN 2026 juga ditarget tetap di kisaran 5,2-5,8 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan Tenor 10 tahun 6,6-7,2 persen, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500-16.900 per dolar Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, inflasi ditarget berada di kisaran 1,5-3,5 persen. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) dipatok sekitar 60-80 dolar AS per barel.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditarget mencapai 11,71-12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan penerimaan perpajakan di kisaran 10,08-10,54 persen terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar 1,63-1,76 persen dari PDB, dan pendapatan negara dari hibah sekitar 0,002-0,003 persen terhadap PDB.

Sementara itu, belanja negara ditarget mencapai 14,19-14,83 persen dari PDB, dengan porsi belanja pemerintah pusat di kisaran 11,41-11,94 persen dari PDB dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,78-2,89 persen terhadap PDB.

Dengan itu, keseimbangan primer dipatok di kisaran 0,18-0,22 persen terhadap PDB, dengan defisit APBN 2026 ditarget hanya sekitar 2,48-2,53 persen terhadap PDB, dengan pembiayaan APBN 2026 dipatok di kisaran 2,48-2,53 persen terhadap PDB.

Dari sisi sasaran dan indikator pembangunan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,5- 7,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen. Rentang untuk tingkat kemiskinan ekstrem ini berubah dari pengajuan KEM-PPKF 2026 yang sebesar 0 persen.

Kemudian, Indeks Rasio Gini ditetapkan di rentang 0,377-0,380, dengan tingkat pengangguran terbuka diproyeksi akan berada di kisaran 4,44-4,96 dari total angkatan kerja. Di sisi lain, pemerintah dan panja menyepakati Indeks Modal Manusia di angka 0,57.

Sedangkan soal indeks pembangunan, KEM-PPKF tidak mencantumkan indeks ini. Namun, panja menyepakati indeks kesejahteraan petani sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen.

"Terhadap 4 laporan Panja, baik Panja asumsi, Panja RKP [Rencana Kerja Pemerintah] dan prioritas anggaran, panja belanja pemerintah pusat, dan belanja transfer ke daerah dapat disetujui," ujar Ketua Banggar, Said Abdullah, dalam rapat tersebut.

Dengan disetujuinya asumsi makro tersebut, kesepakatan yang telah dicapai akan menjadi dasar pengelolaan keuangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

"Ini akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2026," tambah Said.