tirto.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap potensi utang jatuh tempo pada 2025. Apalagi, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang yang jatuh tempo di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp800,33 triliun.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pemerintah harus berhati-hati dengan utang jatuh tempo karena bisa berdampak pada pelebaran defisit APBN 2025.
Dalam Rancangan APBN 2025 yang baru saja disetujui DPR dan pemerintah, defisit dipatok sebesar 2,29-2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit 2025,” kata Cucun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Sementara itu, DPR dan pemerintah sepakat untuk menargetkan pendapatan negara sebesar 12,30-12,36 persen terhadap PDB yang didorong oleh penerimaan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dividen BUMN, dan BLU.
Sebaliknya, belanja negara disepakati di kisaran 14,59 persen-15,18 persen terhadap PDB, dengan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Untuk belanja non prioritas, khususnya belanja barang, terus diefisienkan. Belanja modal diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi, reformasi subsidi, dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” imbuh Cucun.
Tidak hanya itu, DPR juga mengingatkan pemerintah saat ini agar memberikan kelonggaran untuk presiden selanjutnya dalam menjalankan visi dan misinya di masa depan.
Namun, selain mengingatkan pemerintahan sekarang, Cucun juga mewanti-wanti Prabowo-Gibran agar berhati-hati terhadap gejolak ekonomi global yang diperkirakan masih akan terjadi sampai di tahun depan.
Apalagi, ia tak yakin penerimaan negara di akhir 2024 akan dapat memenuhi target yang sudah disepakati dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp2.802,3 triliun.
Mak itu, dia berharap agar Prabowo-Gibran tidak lagi mengeluarkan program-program baru di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti Makan Bergizi Gratis, hingga penyediaan 3 juta rumah.
“Makanya, kita mempersiapkan bingkai dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025,” ujarnya usai Rapat Paripurna.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
