Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menyerahkan laporan profil utang pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othoniel Frederic, menagih laporan tersebut dengan tenggat waktu 10 hari. Pasalnya, hingga kini Banggar belum menerima laporan profil utang pemerintah sepanjang 2025.
Padahal, laporan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN 2025 yang memuat rekomendasi agar pemerintah menyampaikan profil utang tersebut telah dibuat sebulan lalu.
“Pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang, sampai saat ini kami belum terima. Laporan Panja ini dibuat 20 Juli, hari ini 20 Agustus 2026,” tegas Dolfie dalam rapat kerja (raker) Banggar dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Dolfie mengatakan, laporan profil utang tersebut dibutuhkan DPR untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
“Jadi, ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan?” sambungnya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kemudian menawarkan agar laporan tersebut diserahkan paling lambat akhir November 2026. Usulan itu disampaikan kepada Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bahkati.
Namun, Dolfie menilai tenggat tersebut terlalu lama mengingat data profil utang 2025 dibutuhkan segera untuk pembahasan RAPBN 2027.
“Lama *bener*, Pak akhir November? Kita perlu ini untuk kita masuk (ke dalam pembahasan RAPBN 2027). Harusnya besok,” tegas Dolfie.
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa data profil utang sebenarnya sudah tersedia di laman resmi Kementerian Keuangan. Namun, dia mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan internal sebelum laporan tersebut diserahkan kepada Banggar.
“Kami bisa dua minggu ke depan selesai. Ini hanya profil utang saja, kan. Kami sudah ada sebetulnya, cuma kami perlu diskusi beberapa hari. Kasihlah waktu kamu satu minggu. Kami sampaikan satu minggu,” kata Purbaya.
Setelah mendengar kesanggupan tersebut, Banggar akhirnya memberikan waktu 10 hari kepada Purbaya untuk menyerahkan laporan profil utang pemerintah 2025.
“Satu minggu? Oke, ya saya kasih waktu 10 hari, ya,” kata Said sambil mengetuk palu sebagai tanda persetujuan antara pemerintah dan Banggar.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
