Pemerintah & Banggar Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2025 5,3-5,6%

Target ini berbeda dengan yang ditetapkan di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,1-5,5 persen.

Reporter: Qonita Azzahra

Terbit 4 Jul 2024 20:03 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (depan, kanan), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri), dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

tirto.id - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 5,3-5,6 persen.

Target yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini berbeda dengan yang sebelumnya ditetapkan di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,1-5,5 persen.

“Sasaran pembangunan RKP 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3-5,6 persen,” kata Panitia Kerja RKP dan Prioritas Anggaran 2025, Andi Akmal Pasludin, di Komplek Parlemen, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RKP didasari oleh target-target yang harus dicapai pemerintah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada KEM-PPKF adalah angka yang bersifat asumsi, dalam hal ini digunakan untuk menargetkan pendapatan negara, inflasi, suku bunga, dan lifting minyak dan gas (migas).

“Jadi, kalau target itu kan sesuatu yang harus dicapai. Kalau di KEM-PPKF itu namanya asumsi. Kenapa asumsi? Karena itu akan menghitung revenue untuk pendapatan negara. Dihitung dari mana saja? Dari tingkat pertumbuhan dan inflasi. Kemudian apa lagi? Suku bunga. Apa lagi? Lifting,” jelasnya saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan DPR RI.

Sebaliknya, saat mematok target pertumbuhan ekonomi di dalam RKP, pemerintah mendasarkan hitungan pada tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita.

“Jadi itu yang hubungannya. Kalau ada yang bisa sama, bagus di-targeting,” lanjut Suharso.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan pemerintah akan menyinkronkan kembali target-target yang ada di RKP dan KEM-PPKF. Menurutnya, untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 yang telah disinkronkan akan disampaikan kembali dalam Laporan Semester I (Lapsem) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Nanti dua minggu lagi kita lihat ada Lapsem yang membuat forecast 2024 dan kemudian kita susun APBN-nya,” ucap Sri Mulyani.

Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar DPR RI juga menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun depan di kisaran 7-8 persen. Sedangkan untuk gini rasio atau tingkat ketimpangan dipatok sebesar 0,379-0,382, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen.