Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya pada Jumat (10/10/2025), Purbaya menyatakan bahwa pembayaran utang proyek itu harusnya menjadi kewenangan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Menkeu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikelola Danantara merupakan pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
"Ini kan KIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri," tutur Purbaya di Media Briefing SPBN 2026 di Jawa Barat.
Terlebih, menurut eks Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, rerata dividen yang dikelola Danantara kini mencapai Rp80 triliun.
"Harusnya mereka manage [mengelola utang proyek KCIC] dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak [begitu], ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya," katanya.
Jika tidak didanai APBN, kata Purbaya, proyek kereta cepat bisa jadi lebih profesional.
"Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government [pemerintah]. Jangan kalau enak swasta, kalau [enggak] enak government," tuturnya.
Berapa Besaran Utang Kereta Cepat & Dibayar Pakai Apa?
Menurut data milik Kementerian Keuangan, besaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mencapai 7,3 miliar dolar AS, atau sekitar Rp116 triliun.
Total nilai utang itu didapatkan dari berbagai sumber pinjaman luar negeri, terutama Cina Development Bank selaku salah satu pemberi pinjaman utama. Selain itu, terdapat pula patungan modal dari konsorsium PT KCIC, yakni PT PSBI dan Cina Railway International Co. Ltd.
Pinjaman dana yang mencapai Rp116 triliun itu tidak hanya digunakan untuk pengadaan rangkaian kereta cepat yang diberi nama Whoosh itu, tetapi juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur sistem sinyal dan fasilitas pendukung di sepanjang jalur Jakarta-Bandung.
BPI Danantara sendiri sebelumnya menuturkan bahwa mereka tengah menyiapkan skema pembayaran utang proyek itu.
Dijelaskan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, ada dua skema yang kini disiapkan oleh pihaknya, yakni melalui pengambilalihan infrastruktur atau penyuntikan dana.
"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milih pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," tutur Dony Oskaria pada Kamis (9/10) lalu, dikutip dari Antara.
Sebelumnya lagi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, menyatakan pemerintah kini tengah melakukan negosiasi restrukturisasi pembayaran utang proyek PSN ini.
Menurut menteri yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara itu, negosiasi ini melibatkan pemerintah Cina maupun perusahaan mitra asal Negeri Tirai Bambu itu.
"Jadi kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain," tutur Rosan pada Rabu (8/10).
Isu utang proyek kereta cepat mencuat usai besaran utang dari salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi ini terus membengkak.
Pembengkakan itu dikarenakan sejumlah hal, termasuk kerugian yang terus dialami KCIC. Pada 2024 lalu, KCIC mencatatkan kerugian sebesar Rp4,2 triliun. Hingga paruh pertama tahun 2025, proyek ini telah mencatatkan kerugian mencapai Rp1,65 triliun.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
