Masuk tirto.id
tirto.id - Danantara masih menunggu keputusan pemerintah terkait restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang turut menjadi beban kerugian sejumlah BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya telah mengajukan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan agar sebagian utang proyek ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami sudah rapat dengan Menko Infrastruktur, kami juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan," ujar Dony di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Salah satu opsinya, jelas Dony, adalah menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC kepada pemerintah. Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light).
Dengan demikian, utang terkait infrastruktur atau prasarana—yang totalnya senilai 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp111,10 triliun (kurs Rp16.583 per dolar AS) dari total investasi—tersebut akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.
"Sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah," tutur Dony.
Alternatif lainnya adalah pemerintah mengambil alih dan mengelola infrastruktur atau prasarana tersebut melalui Badan Layanan Umum. Dus, KCIC sebagai pengguna atau operator kereta hanya membayar sewa operasi.
"Termasuk di dalamnya itu, beberapa infrastrukturnya, mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini akan kita jadikan beberapa opsi. Tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," tegasnya.
Ada pula opsi berupa penyertaan modal baru atau ekuitas pada KCIC. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan. Dengan cara ini, beban bunga dan kewajiban pembayaran utang bisa lebih proporsional.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat digarap KCIC dengan skema patungan, di mana 60 persen kepemilikan digenggam Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia—yang terdiri atas KAI sebagai pemegang saham mayoritas, Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara—dan 40 persen oleh China.
Namun, dari total investasi proyek yang mencapai 7,27 miliar dolar AS—termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS—75 persen permodalannya dipenuhi melalui pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) yang ber tenor 40 tahun dengan bunga 2 persen per tahun, dan hanya 25 persen yang dipenuhi dari modal bersama KCIC.
"Ini kan loan-nya yang teman-teman juga tentu tahu ya, bahwa ini utang pembangunannya cukup besar. Nah ini apakah kita menambah ekuiti, sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain. Karena secara operasional mereka kan sudah cukup ya, jadi EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini. Hanya ekuitinya waktu itu kekecilan kita menempatkannya," jelasnya.
Dengan dua opsi tersebut, menurutnya, Danantara kini berupaya mencari jalan tengah agar keberlanjutan KCIC dapat terjaga tanpa mengganggu kinerja keuangan BUMN seperti PT KAI selaku induk usaha.
"Kereta api ini melayani 1,4 juta penumpang setiap hari, tidak hanya 20.000 (penumpang KCIC) saja ya kan? Tapi ada penumpang lain yang kita harus layani. Ini juga kita pikirkan, karena itu tentu pemerintah akan memberikan solusi terbaik," tegas Dony.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
