Jeritan Ibu Rumah Tangga di Sikka Akibat Kelangkaan Minyak Tanah

tirto.id - Kelangkaan minyak tanah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan tersebut mulai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga.

Di Kabupaten Sikka pengunaan minyak tanah sebagai kebutuhan masak rumah tangga menjadi pilihan dominan warga dibanding penggunaan gas elpiji. Hal ini karena masyarakat masih menganggap menggunakan gas elpiji tidak aman.

Marselina, salah seorang ibu rumah tangga di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, mengaku kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

"Sudah beberapa hari ini saya keliling cari minyak tanah. Kalaupun ada harganya sudah mahal. Saya beli satu liter minyak tanah dengan harga Rp8.000," ungkapnya.

Ia mengatakan, harga beli ini jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan yang menjual Rp4.000 per liter. Namun karena pangkalan adanya di Kota Maumere, ia terpaksa membeli di kios terdekat di kampungnya. Harga jual di kios-kios pengecer di Desa Kloangpopot bervariasi antara Rp7.000-Rp8.000 per liter.

"Kami tidak punya pilihan, mau tidak mau kami harus beli," ungkap Marselina.

Kecamatan Doreng, kata Marselina, yang memiliki 7 wilayah desa, hingga saat ini belum ada satu pun pangkalan minyak tanah resmi. Sehingga warga bergantung pada kios-kios pengecer.

Agustina, seorang ibu rumah tangga di Desa Hoder, Kecamatan Waigete, mengaku telah mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah selama sepekan terakhir.

Karena di desanya tidak tersedia pangkalan minyak tanah, ia harus membeli di Kota Maumere dengan harga Rp5.000 per liter. Setiap pagi saat mengantar anak ke sekolah, ia menyempatkan diri untuk membeli minyak tanah.

Agustina sangat bergantung pada minyak tanah untuk memasak sehari-hari, yang digunakan untuk mengisi dua kompor di dapurnya.

"Kalau stok di pangkalan cepat habis dan saya kesulitan mendapatkannya, saya beli di kios pengecer dengan harga Rp6.000 per liter. Kadang-kadang saya juga terpaksa menggunakan kayu bakar," tuturnya.

Distribusi Minyak Lancar, Apa yang Salah?

Kepala Bagian Ekonomi Setda Sikka, Kandidus L Tolok, mengatakan sebenarnya distribusi minyak tanah dari Pertamina ke agen selalu lancar. Begitu juga distribusi ke agen dan pangkalan.

Terdapat 2 agen di Kabupaten Sikka yakni, PT Rovin Jaya dan PT Bolawolon. Di mana dua agen ini membawahi 565 pangkalan. Sebanyak 565 pangkalan ini tersebar di 16 kecamatan, dari 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.

Ia merinci terdapat 124 desa di 5 kecamatan yang belum ada pangkalan. Lima kecamatan yang belum ada pangkalan yakni, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Waiblama, Palue dan Kecamatan Tanawawo.

"Pangkalan ditentukan langsung oleh agen. Pemda dalam hal ini Bagian Ekonomi Setda Sikka sama sekali tidak diberikan porsi menentukan pangkalan," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sikka, NTT, pada Senin (19/5/2025).

Anggota DPRD Sikka, Yohanes de Peskim, kepada media mengatakan, persoalan harga minyak tanah naik karena ada celah tidak meratanya persebaran pangkalan.

"Kalau hitungan saya ada 400 lebih pangkalan minyak tanah menumpuk di tiga kecamatan Kota Maumere. Ini menyebabkan rantai pasok menjadi panjang dan celah orang memperdagangkan mnyak tanah subidi ini," ungkap Yohanes, Kamis (22/5/2025).

Kedua, agen tidak mempunyai beban untuk memastikan minyak tanah itu terdistribusi merata ke konsumen rumah tangga demgan harga HET. Karena targetnya hanya menghabiskan kuota penjualan ke pangkalan.

"Ada pangkalan di Kota Maumere yang serapan minyak tanah besar dan jomplang ketika dibandingkan dengan pangkalan lain di desa. Contoh di Oktober 2024, ada pangkalan yang dapat sampai 2.800 liter, sementara pangkalan lain hanya 200 liter per Oktober 2024," ujarnya.

Yohanes meminta Bagian Ekonomi Setda Sikka berkordinasi dengan agen untuk melakukan penataan pangkalan.

"Penataan pangkalan ini menjadi penting karena masih berkonsentrasi di kota dan tidak mempertimbangkan rasio konsumen maka akan jadi celah mencari untung besar di pedagang. Dan kondisi ini merugikan konsumen rumah tangga," ujarnya.

Praktik Penjualan Minyak Tanah di Atas HET

Kasus kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Sikka juga mendapat sorotan dari organisasi kemahasiswaan. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere Santo Thomas Morus menyatakan, masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah menjadi keprihatinan mendalam.

“Berdasarkan pantauan kami di lapangan dan laporan masyarakat, harga minyak tanah di Sikka telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, bahkan mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter di beberapa tempat. Ini adalah beban berat bagi rakyat kecil,” ungkap Ketua PMKRI, Fabianus Rowa, saat bertemu dengan Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi.

Fabianus menyoroti indikasi kelangkaan di tingkat pangkalan, yang memicu praktik penjualan di atas HET oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stef Sumandi, menjelaskan bahwa pihaknya dua hari sebelumnya telah memanggil Bagian Perekonomian Setda Sikka dan Pertamina untuk membahas isu ini.

DPRD Sikka menemukan bahwa kuota pangkalan minyak tanah di Sikka sebenarnya sudah mencukupi, namun merekomendasikan perubahan alokasi dari semula 200 KK (Kepala Keluarga) per pangkalan menjadi 150 KK per pangkalan untuk memastikan distribusi yang lebih merata.

Lebih lanjut, DPRD Sikka mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan distribusi minyak tanah berjalan adil dan legal.

Persoalan lain yang diidentifikasi adalah disparitas harga minyak di kabupaten lain yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kecurangan bisnis dan menjaga stabilitas harga di Sikka, DPRD mendorong kerja sama dengan pemerintah provinsi agar terjadi pemerataan harga minyak di seluruh Flores.

"Terkait kendala standar kendaraan pengangkut (kapasitas 5.000 liter) dan akses ke wilayah terpencil, DPRD Sikka merekomendasikan Pertamina untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina pusat agar merevisi aturan standar, sehingga volume angkutan bisa dikurangi menjadi 2.500 liter guna mempermudah distribusi ke daerah pelosok. Upaya sosialisasi HET dan transisi ke penggunaan gas LPG untuk kepentingan jangka panjang juga menjadi perhatian DPRD," jelas Stef Sumandi.