Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar demonstrasi hari ini, Selasa (9/9) di Jakarta. Demonstran akan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan FISIP UI sebelum menuju Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta.
Perjuangan para mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan mereka masih belum usai. Sempat berada dalam “masa tenang” dengan tidak menggelar aksi apapun, kini mahasiswa kembali turun ke jalan menggelar demo di depan gedung DPR.
Info Demo Hari Ini 9 September di Jakarta, Lokasi, & Tuntutan
Demonstrasi akan diikuti oleh mahasiswa UI dan diperkirakan juga beberapa kampus di wilayah Jabodetabek. Untuk mahasiswa UI sendiri, peserta demo berkumpul terlebih dahulu di Lapangan FISIP UI sebelum menuju Senayan.
Berikut informasi lengkap terkait demo hari ini di Jakarta:
- Hari/tanggal: Selasa, 9 September 2025
- Pukul: 10.00 WIB diharapkan sudah berkumpul di titik kumpul, sedangkan demo diperkirakan dimulai pada pukul 13.00 WIB
- Titik Kumpul: Lapangan FISIP UI, Jl. Lkr. Kampus Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok
- Titik Aksi: Gedung DPR/MPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Belum lagi tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis Brimob di lokasi demo menjadi simbol ketidakadilan dan kekerasan aparat.
“17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disebarluaskan melalui berbagai platform dan forum agar didengar dan juga dikabulkan oleh Presiden hingga TNI/Polri, mempunyai dua bagian, yaitu bagian pertama berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)
- Untuk Presiden: Menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil dan membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan aparat.
- Untuk DPR: Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, membatalkan fasilitas baru, serta mempublikasikan anggaran secara transparan. Badan Kehormatan DPR juga didesak untuk memeriksa anggota yang bermasalah.
- Untuk Partai Politik: Memberhentikan kader yang tidak etis, berkomitmen pada kepentingan rakyat, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.
- Untuk Kepolisian: Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, dan mengadili aparat yang melakukan pelanggaran HAM.
- Untuk TNI: Segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam ranah sipil, dan menjaga disiplin internal.
- Untuk Kementerian Sektor Ekonomi: Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat buruh.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
- Reformasi Total DPR: Melakukan pembersihan dan perbaikan besar-besaran di tubuh DPR.
- Reformasi Partai Politik: Memperkuat pengawasan eksekutif terhadap partai politik.
- Reformasi Perpajakan: Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat.
- Pemberantasan Korupsi: Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi Kepolisian: Melakukan reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI Kembali ke Barak: Memastikan TNI kembali ke fungsi pertahanan negara tanpa pengecualian.
- Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas independen lainnya.
- Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi: Mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dianggap memberatkan rakyat.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
