Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa industri kendaraan listrik di Indonesia telah memasuki tahap perakitan atau assembling karoseri.
Sementara itu, pabrik manufaktur utuh seperti BYD, GAC Aion, dan produsen lainnya masih berada dalam tahap konstruksi. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menjelaskan perbedaan tahapan tersebut.
“Yang mereka untuk yang karoseri, apa istilahnya karoseri? Assembling. Assembling itu sudah mulai,” ujarnya di Wisma Danantara, Jumat (9/1/2025).
Sedangkan untuk proses produksi, saat ini beberapa produsen mobil listrik masih berada dalam tahap konstruksi fisik bangunan pabrik.
“Dan juga untuk yang manufaktur-manufaktur seperti misalnya BYD yang sedang melaksanakan konstruksinya, karena kan mereka kan memang sudah harus melakukan itu kan,” ujarnya.
Meski proses assembling telah dimulai, Nurul mengakui perkembangan pasar kendaraan listrik nasional masih terkendala oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau charging station.
Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai menjadi katalis utama untuk mendorong peralihan konsumen dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
“Orang Indonesia ini kan kalau beli mobil nggak cuma beli mobil untuk berangkat dari rumah ke kantor. Kalau Lebaran, saya pengen pulang bawa mobil saya. Kalau Natal, saya pengen pulang pakai mobil saya,” tuturnya.
Menurutnya, jika kendaraan listrik belum didukung ketersediaan SPKLU pada jarak-jarak tertentu, maka peralihan konsumen ke kendaraan listrik akan terhambat.
“Kalau nggak ada charging station yang available di jarak-jarak yang reasonable, pasti saya nggak akan beli mobil itu,” ucapnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendorong investasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, terutama pembangunan jaringan SPKLU di berbagai wilayah.
Ia meyakini, apabila infrastruktur pendukung telah memadai, potensi pasar kendaraan listrik yang besar, seiring dengan jumlah populasi Indonesia, dapat tergarap secara optimal.
“Kami tidak melihat kekhawatiran (investasi) akan berpindah ke Malaysia. Kenapa? Karena dalam konteks ASEAN, sekali dia berproduksi di mana pun di negara ASEAN maka perhitungan dia sebenarnya adalah seberapa efisien produk yang bisa dihasilkan untuk bisa bersaing di dalam pasar ASEAN,” paparnya.
Sementara itu, terkait insentif pemerintah bagi industri otomotif, khususnya pada 2026, Nurul menyerahkan kebijakan tersebut kepada Kementerian Keuangan.
“Terkait insentif, nanti tanya ke Kementerian Keuangan, ya. Karena penyedia insentif adalah mereka,” tambahnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
