Indeks Kementerian Investasi

Sebelum memiliki NIB, pelaku usaha mikro harus terlebih dahulu mengantongi kewajiban PKKPR.

Sejumlah langkah mitigasi disiapkan pemerintah untuk meredam dampak negatif konflik AS-Venezuela terhadap investasi Indonesia.

Beberapa produsen mobil listrik di dalam negeri juga masih berada dalam tahap konstruksi fisik bangunan pabrik.

Penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia (KBLI) untuk memasukkan sejumlah bidang usaha yang saat ini belum termuat.

Angka ini berasal dari perhitungan dan peta jalan hilirisasi yang telah disiapkan secara matang oleh pemerintah.

Peran strategis Danantara untuk menggenjot investasi jadi alasan Totodua dan Rosan rangkap jabatan.

Masalah perizinan dan iklim usaha disebut jadi penyebab utama.

Aksi premanisme ini menjadi perhatian Satgas Kemudahan dan Percepatan Investasi yang sedang disiapkan pemerintah.

Realisasi investasi kendaraan listrik dari tujuh produsen yang berkomitmen membangun pabrik di Indonesia capai Rp15,4 triliun.

BKPM mengingatkan aksi premanisme bisa menimbulkan persepsi Indonesia tidak aman dan sarang premanisme sehingga tidak menarik minat investor.

Investasi dari Apple Inc di Indonesia dipastikan tidak akan terdampak rencana relaksasi TKDN.

Rosan mencatat angka realisasi 2024 melebihi target yang dipatok pemerintah pada 2024 sebesar Rp1.650 Triliun.

Rosan mengeklaim investasi Apple lewat pembangunan pabrik AirTag di Indonesia merupakan langkah awal untuk mendapatkan investasi lebih besar.

Rosan menyebut, salah satu perusahaan Cina yang akan berinvestasi di Indonesia adalah perusahaan otomotif BYD dengan membangun pabrik di Subang, Jawa Barat.

Rosan mengatakan, jajaran Kementerian Perindustrian juga akan ikut dalam pertemuan dengan Apple untuk membahas isu iPhone 16 maupun rencana investasinya.

Rosan menyebut Apple ingin realisasi investasi US$1 M di tahun 2026, tetapi Indonesia mau di tahun 2025.

Bahlil mengaku telah memperbaiki kinerja kementerian Investasi hingga menaikkan gaji karyawan.

Rosan berjanji akan melanjutkan kepemimpinan Kementerian Investasi dengan lebih baik lagi.

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

Ormas keagamaan yang sudah mengajukan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) adalah PBNU.