BKPM Turun Tangan Proyek Pabrik BYD di Subang Diganggu Ormas

tirto.id - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM langsung turun tangan setelah mendengar kabar dugaan premanisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) di lokasi pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Mereka langsung menghubungi pihak BYD terkait situasi saat kejadian tersebut terjadi.

“Saya kurang tahu fakta di lapangannya seperti apa, tapi kalau misalnya seperti itu, saya Insyaallah hari ini akan mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya, karena kita harus tanya pada BYD-nya langsung,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Nurul menilai, fenomena premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu investasi sehingga menimbulkan efek negatif, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga terhadap citra Indonesia di mata investor. Apalagi, dia menilai bukanlah hal mudah untuk menarik investasi ke Indonesia di situasi ekonomi saat ini. Menurutnya, banyak negara yang berlomba-lomba untuk menarik investasi ke negaranya.

“Ini bisa saja pick up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme, dan segala macam. Ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” jelasnya.

Dia pun menilai premanisme yang dilakukan anggota ormas juga berkontribusi pada meroketnya biaya investasi di Indonesia. Dia pun juga menyinggung penyebab sulitnya masyarakat dalam mencari kerja juga dikarenakan adanya perilaku oknum ormas itu.

“Jadi mereka-mereka yang memberi kontribusi terhadap mahalnya biaya ekonomi dan biaya investasi di Indonesia, harus berpikir bahwa mereka memberikan kontribusi dan dosa yang luar biasa, bagi kawan-kawan yang mencari pekerjaan, karena jangan sampai mereka (investor) kemudian keluar dari Indonesia, gagal membangun investasi, menutup lapangan pekerjaan bagi ribuan teman-teman kita yang harusnya bisa bekerja di sana,” tutur Nurul.

Sebelumnya, kabar mengenai terjadinya premanisme itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), RI Eddy Soeparno, saat memenuhi undangan Pemerintah Cina dalam kunjungannya di Shenzhen, Cina.

Eddy mengatakan pemerintah harus tegas dalam menanggapi aksi premanisme dari anggota ormas. Dia menekankan jaminan keamanan merupakan modal penting dalam menarik investasi.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pencapaian bangunan dari produksi sarana produksi BYD ya saya kira itu harus tegas pemerintah daerah perlu tegas untuk kemudian menangani kemarin,” ujar Eddy dalam keterangan resminya melalui media sosial Instagramnya dengan username @Eddy_Soreparno.

Eddy juga menekankan jangan sampai investor yang datang ke Indonesia kemudian merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Sebab, jaminan keamanan merupakan hal mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia.