Pemerintah Klaim Aksi Premanisme Menurun Usai Kasus Chandra Asri

tirto.id - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengklaim aksi premanisme yang menjadi salah satu hambatan investasi di Indonesia mulai menunjukkan penurunan signifikan. Isu premanisme dan keamanan sebelumnya sempat menjadi salah satu sorotan investor dalam menilai iklim investasi di Indonesia.

"Premanisme, firm. Terakhir kita lihat kasus Chandra Asri. Sekarang, berdasarkan laporan mingguan dari kepolisian, sudah mulai jauh menurun," ujar Wamen Investasi usai acara Munas Himpunan Kawasan Industri Indonesia, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Dia menekankan aksi premanisme ini menjadi perhatian Satgas Kemudahan dan Percepatan Investasi yang sedang disiapkan pemerintah. Satgas Investasi yang digodok Kementerian Koordinator Perekonomian, bertujuan menyelesaikan hambatan investasi, termasuk perizinan, insentif, dan keamanan.

Todotua menegaskan, hal ini untuk mendorong percepatan investasi yang menjadi kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, tantangan seperti birokrasi dan gangguan keamanan masih harus diatasi.

"Investor, baik domestik maupun asing, menunggu kepastian. Mereka sering bertanya soal kondusifitas dan kepastian hukum," tambahnya.

Salah satu strategi yang diusung adalah penerapan post-audit di kawasan industri, di mana pembangunan bisa dimulai sebelum seluruh izin rampung.

"Esensinya tidak hilang, tapi prosesnya dipercepat. Kawasan industri lebih tertata dan termonitor," jelasnya.

Selain itu, Satgas akan melibatkan lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan perizinan usaha berisiko tinggi, termasuk penanganan premanisme.

Dia optimistis langkah tegas pemerintah telah menekan gangguan keamanan, yang kerap menjadi kekhawatiran investor.

Ia juga berharap langkah ini mempercepat realisasi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki citra Indonesia di mata investor global.