Ikhtiar Pemprov Jateng Lindungi Warga Pesisir dari Banjir Rob

tirto.id - Lingkungan rumah Sukini sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Pasang besar air laut selalu menghantui. Alam seakan menghendakinya agar pergi menjauh dari kawasan pesisir.

Sukini yang semula menetap di Dusun Semonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tak kuat lagi bertahan. Ia pun sempat mengontrak rumah meski konsekuensinya harus membayar biaya sewa.

Beruntung, nasib mujur berpihak kepada Sukini. Ia menjadi salah satu warga pesisir Pekalogan yang mendapatkan bantuan rumah tinggal gratis dari pemerintah.

Sukini bersama 97 kepala keluarga di Dusun Semonet mendapat rumah gratis di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, atau berjarak sekitar 9,9 kilometer dari tempat tinggalnya yang lama.

Wajah Sukini sumringah. Perempuan tersebut tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. “Kami semua warga Semonet senang sekali mendapat rumah ini,” ucap Sumini pada Kamis (3/10/2024).

Sukini menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah. Apalagi seluruh warga yang direlokasi mendapatkan rumah layak huni secara cuma-cuma.

Hal serupa diungkapkan Satman, penerima bantuan rumah yang lain di Pekalongan. Ia tidak pernah menyangka jika akan memiliki rumah kembali setelah menjadi korban rob dan abrasi.

“Kalau dulu susah harus meninggikan rumah untuk menghindari rob. Lantai rumah itu sering terendam air laut, hanya kamar tidur yang diusahakan tinggi karena buat tidur,” kata dia.

Relokasi dan Beri Rumah Gratis

Relokasi warga yang rumahnya terdampak banjir rob menjadi sebuah keharusan. Apalagi seperti warga Dusun Semonet, Pekalongan yang akses jalan dan jembatan menuju kampungnya tidak bisa dilewati.

Bantuan rumah gratis merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyelamatkan warganya agar bisa hidup dengan aman dan nyaman.

Pada awal Oktober 2024, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengecek langsung progres pembangunan bantuan rumah warga pesisir Pekalongan tersebut.

Rumah yang terbangun sudah memenuhi syarat rumah sederhana sehat. Spesifikasi rumahnya seluas 40 meter persegi, terdapat ruang tamu, dua kamar tidur, dan satu toilet. Konstruksi rumah yang dibangun juga tahan gempa.

Saat ditinjau, progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen. Diperkirakan, warga penerima bantuan bisa menempati rumah-rumah tersebut pada akhir 2024.

Khusus untuk Dusun Semonet, kata Nana, awalnya pemerintah berencana merelokasi 100 keluarga yang rumahnya terdampak banjir rob. Namun, karena dua kepala keluarga meninggal dunia tanpa ahli waris, maka rumah yang dibangun diperuntukkan bagi 98 keluarga.

Pembangunan rumah-rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan banyak pihak.

Rinciannya, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah membangun sebanyak 64 unit, masing-masing unit dianggarkan Rp40 juta. Pemerintah Kabupaten Pekalongan turut membantu biaya tukang dengan dana Rp15 juta per unit.

Sementara Kementerian PUPR menyediakan 32 unit rumah, sanitasi, drainase, dan air minum dengan total anggaran Rp5,9 miliar dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Lazismu membangun dua unit rumah.

Pemkab Pekalongan juga memfasilitasi penyediaan dan pematangan lahan komunitas. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng dan PLN menyediakan sambungan listrik untuk seluruh rumah, sedangkan Kementerian ATR-BPN menyediakan sertifikasi lahan.

Tawarkan Berbagai Alternatif

Selain memberikan bantuan rumah gratis, Pemprov Jawa Tengah memiliki beberapa program lain yang bisa dimanfaatkan warga terdampak bencana, seperti korban bencana banjir rob. Di antaranya program Tuku Lemah Oleh Omah (beli tanah dapat rumah), yakni bantuan stimulan pembangunan rumah yang dibangun secara sederhana, efisien, dan tahan gempa.

Program ini memberikan bantuan material untuk pembangunan rumah. Nilainya beragam. Ada yang Rp35 juta untuk pembangunan rumah tapak. Ada juga Rp50 juta yang khusus menyasar warga terdampak bencana atau relokasi komunitas.

Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, sejak 2020 hingga 2022 sudah terbangun 639 unit rumah untuk warga miskin. Pada 2023 dibangun 681 unit rumah yang tersebar di berbagai lokasi.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengatakan, pemerintah memiliki banyak alternatif untuk menyelamatkan warga dari banjir rob.

Dia berpendapat, untuk warga yang tinggal di kawasan dengan rob tinggi, idealnya pindah. Warga yang tidak bisa mengakses bantuan rumah gratis masih bisa pindah tinggal di rumah susun.

“Kalau warga tinggal di pesisir yang robnya lebih dari satu meter, mereka seyogyanya pindah. Karena kondisi itu jelas tidak sehat,” ujar Hanung saat dihubungi via telepon, Selasa (8/10/2024).

Namun, kata dia, ada sebagian warga yang tidak mau direlokasi dan memilih tinggal meski harus berjibaku dengan air laut. Ia pun memaklumi pilihan setiap orang.

Pemerintah pun memiliki program khusus. Bagi warga yang kekeh menetap di lokasi banjir rob bisa mengakses bantuan rumah panggung. Hanya saja, anggarannya relatif lebih mahal karena harus menyediakan akses jalan, dll.

Galakkan Mitigasi Bencana

Menyikapi bencana banjir rob dan abrasi tidak cukup jika hanya melakukan penanganan dengan menyelamatkan warga terdampak. Hal yang lebih mendasar sebenarnya adalah pencegahan atau mitigasi bencana.

Hanung mengungkap, wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki kawasan pesisir berpotensi mengalami banjir rob maupun abrasi. Namun, kata dia, ada beberapa daerah yang potensinya cukup rawan.

“Yang paling rawan di Kota Semarang, Demak, Pekalongan. Tegal, Brebes juga," papar Hanung.

Mitigasi yang dilakukan di masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik di sepanjang pesisir utara (pantura) maupun pesisir selatan Pulau Jawa. "Penanganannya beda-beda," imbuhnya.

Dalam rangka pengendalian banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Pemprov Jawa Tengah membangun jaringan drainase dan normalisasi Sungai Bremi dan Sungai Meduri.

Sementara mitigasi rob di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, salah satu programnya adalah pembangunan tol dan tanggul laut. “Ini program luar biasa, tol itu sekalian tanggul laut, sekalian mengurangi abrasi dan rob di kawasan tersebut,” kata dia.

Hanung menambahkan, penanganan banjir rob secara teknis sebenarnya lebih merupakan kewenangan kabupaten/kota. Untuk sungai kewenangan balai besar wilayah sungai (BBWS). Pemprov mengambil peran sesuai tupoksinya.

Sisi lain, pemerintah berupaya menghentikan eksploitasi air bawah tanah, utamanya di kawasan pesisir. Eksploitasi air bawah tanah dapat mempercepat penurunan muka tanah, dan apabila permukaan tanah rendah maka potensi terkena rob semakin tinggi.

“Kita secara berangsur-angsur harus setop mengambil sumber air bawah tanah," tegas Hanung.