Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah telah meminta PT Pertamina mempercepat distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh SPBU.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai antrean yang belakangan terjadi setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax mengalami kenaikan. Menurut Laode, lonjakan permintaan Pertalite membuat pasokan yang dikirim setiap hari perlu lebih cepat tiba di SPBU agar antrean tidak semakin panjang.
"Bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya, ini setiap hari dikirim sejumlah itu, tapi karena yang butuh panjang, maka jumlahnya kan jadi jumlah itu harus cepat dipasok, agar tidak terjadi antrean yang panjang," ucapnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Ia menyebut, berdasarkan laporan SKK Migas, antrean pembeli Pertalite mulai berangsur normal pada siang hingga malam hari. Meski demikian, Laode enggan mengungkapkan besaran peningkatan konsumsi Pertalite sejak harga Pertamax naik, dan hanya memastikan ketersediaan stok Pertalite di SPBU sejauh ini tetap aman.
Tantangan utama, menurutnya, bukan pada jumlah stok, melainkan pengaturan distribusi agar pasokan tersebar merata dan tidak menimbulkan antrean di titik-titik tertentu.
"[Realisasi konsumsi Pertalite] masih sesuai. Sesuainya kalau realisasi konsumsi kan, kalau kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia," tuturnya.
"Hanya bagaimana kita me-manage pola suplainya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang, itu saja," sambung Laode.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah belum menurunkan harga Pertamax meski Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai.
Menurut Airlangga, penurunan harga BBM tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan penandatanganan perjanjian. Pemerintah masih harus mencermati implementasi kesepakatan tersebut, termasuk dampaknya terhadap stabilitas pasokan energi global.
"Ya pertama kan penandatanganan, harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi," ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai kondisi Selat Hormuz akan menjadi faktor penting dalam menentukan penyesuaian harga BBM. Karena itu, pemerintah masih akan memantau perkembangan distribusi minyak dunia setelah implementasi kesepakatan damai AS-Iran sebelum memutuskan penurunan harga Pertamax. Saat ditanya mengenai kapan penyesuaian harga akan dilakukan, Airlangga belum memberikan kepastian.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
