Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan risiko penambahan jumlah orang miskin jika pemerintah memutuskan mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) imbas perang Iran.
Pasalnya, keputusan tersebut akan berdampak tak hanya pada inflasi barang diatur pemerintah (administered price), melainkan juga komoditas pangan hingga jasa transpor.
"Kenaikan harga BBM biasanya akan mendorong kenaikan inflasi, karena BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas ekonomi," ucapnya melalui pesan singkat, Senin (9/3/2026).
"Ketika harga BBM naik, biaya transportasi dan distribusi barang juga meningkat. Akibatnya harga berbagai barang dan jasa, terutama bahan kebutuhan pokok, ikut mengalami kenaikan," lanjut dia.
Menurut Yusuf, kenaikan harga-harga tersebut akan berdampak pada garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam kondisi itu, sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan disebut bisa saja turun menjadi berada di bawah garis kemiskinan.
"Dengan kata lain, kenaikan harga BBM memang berpotensi menambah jumlah penduduk miskin melalui peningkatan inflasi dan kenaikan garis kemiskinan, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai," ujarnya.
Sebagai informasi, ketika pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter pada 3 September 2022, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sempat menuturkan bahwa angka kemiskinan yang diperkirakan sebesar 9,3 persen—turun dari semula 9,54 persen pada Maret 2022—justru akan meningkatkan sebesar 0,6 persen, menjadi 9,9 persen.
Namun, dengan adanya pemberian bantalan berupa BLT dan BSU, kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0 persen pada tahun 2022.
Karena itu lah, Yusuf mengatakan, pemerintah harus menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran jika bersikeras hendak menyesuaikan harga BBM, merespons lonjakan harga minyak dunia.
"Langkah tersebut sebaiknya disertai dengan program kompensasi yang tepat sasaran, seperti bantuan sosial atau subsidi bagi kelompok rentan, agar dampaknya terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin dapat diminimalkan," sebut dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
