DPR Minta Seluruh Dapur MBG Harus Miliki SLHS Sebelum Beroperasi

tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan atas temuan data Kantor Staf Presiden (KSP) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, KSP mengungkap bahwa dari 8.549 dapur MBG telah beroperasi, namun baru 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara sisanya belum memenuhi persyaratan sanitasi dan kebersihan yang wajib dipenuhi

Menurut Charles, hal ini menunjukkan standar keamanan MBG yang masih perlu diperbaiki. Dia mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG sampai persoalan SLHS dapat diselesaikan secara tuntas.

“Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan,” ujar Charles melalui keterangan resmi, Kamis (25/9/2026).

SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga sangat berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.

Charles menilai alangkah baiknya apabila dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sementara demi menjaga kualitas dari MBG.

“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS,” tuturnya.

Charles pun mengingatkan program MBG harus mengutamakan kualitas sehingga kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah tidak kembali terulang.

“Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan,” tegas Charles.

Lebih lanjut, dia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus mengejar kuantitas jumlah dapur MBG, tetapi juga mengutamakan kualitas pelayanan dan keamanan pangan. Sebab, kata Charles, MBG adalah program strategis yang memiliki tujuan baik.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” tuturnya.

“Kami mendesak Pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka,” pungkas Charles.