tirto.id - CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan komitmennya untuk membersihkan lingkungan BUMN dari praktik korupsi dan rekayasa keuangan.
Rosan menyatakan tidak akan mentolerir terhadap tindakan koruptif yang ada di lingkungan BUMN. Dia pun menyoroti beberapa praktik lama komisaris yang dinilai menyimpang.
Rosan secara khusus menyinggung praktik lama di sejumlah BUMN di mana komisaris turut mendorong pencapaian laba dengan cara-cara yang tidak benar, termasuk dengan mempercantik laporan keuangan.
"Kita tidak segan mengambil tindakan semaksimal mungkin. Karena, kalau kita lihat, memang banyak yang kebijakan-kebijakan. Contohnya, teman-teman tau kita menghilangkan bonus atau tantiem komisaris," ujar Rosan dalam sebuah acara di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dia menjelaskan, fungsi komisaris seharusnya adalah pengawasan, bukan ikut serta dalam mengejar laba dengan cara yang tidak sehat. Rosan menyoroti praktik di masa lalu di mana komisaris justru terlibat dalam manipulasi data.
"Kita lihat dulu-dulu komisaris ikut mendorong profitnya tinggi tapi dengan cara mempercantik buku. Laporan keuangan dibedakin supaya lebih cantik, kadang-kadang laporannya tidak benar," ujarnya.
Rosan mengungkapkan bahwa langkah koreksi akan segera diambil. Pihaknya tidak akan membiarkan praktik serupa terus berlangsung di bawah pengelolaan Danantara.
"Tahun depan saya akan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN karena laporannya tidak sesuai dan tidak benar. Di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku, atau kelihatan profitnya gede, tapi di bagian deviden harus minjem duit dulu," paparnya.
Sebagai patokan, Rosan menyatakan akan berpegang pada pesan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan apa yang terbaik bagi BUMN dan rakyat Indonesia.
Langkah tegas ini diambil meski diakui mengandung risiko, demi terwujudnya tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Saya sekarang punya zero toleransi terhadap korupsi dan yang aneh-aneh. Dan kita tidak segan mengambil tindakan semaksimal mungkin,” tuturnya.
Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan perampingan terhadap anak cucu BUMN yang jumlahnya saat ini mencapai 1.000 lebih perusahaan.
Ke depan, untuk mendorong tata kelola perusahaan milik pemerintah yang lebih baik, efektif, dan efisien, pihaknya akan memangkas hanya menjadi 230-320 perusahaan dalam 5 tahun.
“Nantinya, 5 tahun ke depan. Itu yang penting. We're not talking about numbers, we're talking about quality,” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id



































