Catatan untuk Program MBG bagi Lansia & Difabel

tirto.id - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini sudah menjangkau anak-anak kini rencananya akan diperluas hingga menyasar kelompok lanjut usia (lansia) dan difabel. Serupa tapi tak sama, MBG untuk lansia dan difabel ini bukan berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini akan dijalankan sebagai kelanjutan program “Permakanan” Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan makanan dari Kemensos sebenarnya sudah dimulai sejak 2022. Realisasinya adalah memberikan makanan kepada lansia dan difabel yang terdiri dari nasi/sejenisnya (menyesuaikan daerah masing-masing), lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral. Artinya, program permakanan Kemensos tampaknya berganti kemul menjadi “MBG” dengan penyesuaian tertentu.

Kemensos mengatakan pemberian MBG untuk lansia dan difabel bakal dimulai pada 2026 mendatang. Kendati tak pakai anggaran BGN, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemberian makanan bergizi untuk lansia terlantar dan penyandang disabilitas ini disesuaikan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

Targetnya menyasar 100 ribu lansia terlantar di atas usia 75 tahun serta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menjelaskan para penerima manfaat akan mendapatkan makanan sehari dua kali untuk makan pagi dan siang hari.

"Ini makanan bergizi gratis sehari dua kali, pagi dan siang tetapi diantarkan setiap pagi. Siapa yang melayani adalah POKMAS, Kelompok Masyarakat setempat," ucapnya di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas, Kamis (13/11/2025).

POKMAS itu disebut akan memberikan MBG tanpa mengenal hari libur alias tetap dilakukan meski akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu. Menu-menunya juga bakal diperbarui sesuai dengan standar MBG.

Jika merujuk pada pedoman standar gizi MBG, pola makan usia lanjut perlu menyesuaikan kebutuhan dengan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta meningkatkan asupan sayur dan buah untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Perencanaan menu juga mesti memenuhi beberapa prinsip, seperti membentuk kebiasaan makanan sehat, menggunakan sumber pangan yang aman, dan mengidentifikasi sasaran yang memiliki alergi, intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu.

Data Jadi Tantangan Implementasi Program

Peneliti dari Sri Institute, Eka Afriana Djamhari, menilai program MBG ini baik untuk membantu lansia dan disabilitas. Menurutnya, bantuan ini juga bisa jadi keberlanjutan dari program permakanan Kemensos yang sebelumnya juga menyasar lansia, meski tak berarti bisa sama persis mereplikasi MBG yang kini diberikan ke sekolah-sekolah.

“Jika Kemensos mau memperluas cakupan dan mem-branding program ini menjadi MBG, sebetulnya tidak ada masalah ya. Namun, pengelolaannya tidak bisa seperti MBG ke sekolah yang masih belum transparan,” tutur Eka saat dihubungi jurnalis Tirto, Selasa (18/11/2025).

Apalagi, MBG yang sudah berjalan banyak diwarnai kasus-kasus keracunan. Data BGN, misalnya, mengungkap bahwa dari total 441 kejadian keracunan pangan di tanah air, sebanyak 211 kasus (48 persen) di antaranya berkaitan dengan program MBG.

Sementara itu, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari hingga 19 September 2025, sedikitnya sudah terjadi 5.626 kasus keracunan makanan di 17 provinsi. Data ini dihimpun dari pemantauan media serta pernyataan resmi Dinas Kesehatan daerah.

Eka bilang untuk menghindari keracunan atau menjaga standar kualitas makanan, program MBG ke lansia dan difabel perlu dilakukan dengan melibatkan komunitas lokal, seperti kelompok RT atau kader. Dengan begitu, program MBG bisa lebih terjamin dan tepat sasaran.

“Usulan desain programnya melibatkan komunitas setempat atau bahkan lansia dan disabilitas dalam penyiapan atau distribusinya. Jadi, lansia dan disabilitas bukan hanya subjek penerima manfaat saja, tetapi juga bisa terlibat langsung sebagai penyedia layanan,” ungkap Eka.

Menurut dia, tantangan yang akan dihadapi oleh program MBG bagi lansia dan difabel salah satunya adalah bias atas nama “MBG” lantaran beberapa kasus keracunan yang telah terekam. Tantangan lainnya juga termasuk penentuan penerima manfaat.

Joni Yulianto selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia sepakat denan pandangan Eka. Joni mempertanyakan soal kriteria difabel yang akan menerima MBG dari Kemensos, apakah berdasarkan kemampuan ekonomi atau usia.

Dia juga menyoroti soal data difabel Indonesia yang belum mumpuni, utamanya dari segi persebarannya. Dengan bekal data yang kurang baik, Joni khawatir MBG untuk difabel justru tidak tepat sasaran.

“Itu seperti yang sekarang terjadi. Banyak sekolah-sekolah yang ditawari MBG justru sekolah swasta, sekolah-sekolah bagus yang orientasinya agar SPPG itu bisa memenuhi target sekian sekolah, sekian makanan. Nah, itu catatannya. Artinya, keluhan karena tidak adanya data yang akurat tadi, peluang untuk tidak tepat sasaran atau barangkali korupsi itu justru menjadi sangat besar,” tutur Joni lewat telepon, Selasa (18/11/2025).

Jika MBG menyasar difabel yang bersekolah atau tinggal di asrama, menurut dia, mereka sudah mendapat makanan. Maka Joni bertanya-tanya, apa nilai tambah pada MBG bagi difabel. Kata dia, pemberian makan bergizi gratis pun tidak begitu urgen bagi para difabel.

“Misalnya, kita bicara teman-teman difabel yang hidup di desa. Kalau saja pemerintah bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih baik mendata teman-teman difabel di desa-desa, sebenarnya kita punya infrastrukturnya. Dorongan dan dukungan akses terhadap sekolah itu akan jauh memberikan banyak kesempatan baru yang terbuka buat mereka,” kata Joni.

Menurut Joni, bentuk dukungan berupa akses ke sarana dan layanan rehabilitasi untuk teman-teman difabel yang membutuhkan dinilai jauh lebih berguna. Ketika anggaran Kemensos untuk MBG difabel diakumulasikan dalam sepekan, jumlahnya bisa digunakan untuk biaya terapi kawan difabel yang tak punya akses dan biaya.

Joni juga berpendapat MBG punya risiko yang membahayakan kondisi medis dan kesehatan difabel. Pasalnya, setiap jenis difabel memiliki kebutuhan diet yang kompleks dan berbeda-beda.

“Misalnya teman-teman yang down syndrome, mereka tidak boleh makan tepung. Kemudian, teman-teman yang autistik, hiperaktif, mereka harus dijaga dari gula, dari coklat, dari jenis-jenis bahan makanan tertentu. Apakah itu bisa dijamin, dipastikan, ketika bahkan data aja enggak lengkap,” tutur pria lulusan Kajian Disabilitas di Leeds University, Inggris, tersebut.

Jangan Lupakan Manajemen Keamanan Pangan

Solusi implementasi MBG bagi kelompok rentan, seperti lansia dan difabel tentu tidak berhenti pada pelibatan komunitas lokal. Belajar dari program MBG untuk anak-anak yang diwarnai keracunan, Pakar Global Health Security dari Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pentingnya penerapan preventive food safety system atau manajemen keamanan pangan.

Di sisi lain, perlu pula untuk memperhatikan sertifikasi dapur, pemasok, juga kontrol rantai dingin dan protokol distribusi yang aman untuk pengiriman dua porsi sekaligus. Dari sisi menu makanan, menurut Dicky, desain menu yang disiapkan mesti aman untuk kelompok rentan dan menghindari makanan berisiko tinggi yang mudah tercemar bila terlalu lama disimpan.

“Misalnya, pilih makanan yang mudah disimpan dan dapat dipanaskan ulang dengan aman. Dan juga tentu menggunakan porsi yang mudah dimakan lansia misalnya tekstur lunak bila diperlukan,” ungkap Dicky, dikutip Tirto, Selasa (18/11/2025).

Makanan pun sebaiknya tidak dikirimkan 2 porsi sekaligus tanpa mekanisme penyimpanan yang aman. Kalau memang harus dikirim langsung dan diserahkan 2 porsi di pagi hari, harus ada wadah yang insulated dan pendingin atau cool box yang bisa menjaga makanan dalam suhu aman.

“Ini yang menurut saya agak ribet ya. Kemudian, juga ada instruksi tertulis atau visual terutama untuk penerima atau kerabat supaya segera menyimpan secara dingin atau segera memanaskan porsi kedua sebelum dikonsumsi,” kata Dicky.

Sebelum MBG bagi difabel dan lansia benar-benar dilaksanakan, perlu ada pilot project yang terukur terlebih dahulu. Misalnya, MBG mula-mula menyasar 5 ribu penerima di 2 atau 3 provinsi dengan kapasitas pengawasan yang memadai. Setelah itu, dilakukan evaluasi, baik itu dari segi luaran gizi maupun keamanan pangan selama tiga bulan sebelum ekspansinya diperluas.

“Kita harus fokus pada gizi dan keamanan. Jadi, kita harus menghindari bahan ultraproses yang mudah jadi sorotan. Kemudian, juga pilih menu seimbang, tapi sederhana yang dapat diproses dan disimpan dengan aman,” tutur Dicky.