Berpendapatan Minim karena Tumbuh di Keluarga Miskin

tirto.id - “Jadi gini rencananya, kita lulus SMA dengan nilai terbaik, lalu kita berangkat ke Jakarta, kuliah di sana, lalu kita kejar beasiswa ke Paris. Sambil kuliah di Paris, kita jelajahi Eropa, kita jelajahi Afrika seperti kata Pak Balia,” ujar Arai kepada Ikal dan Jimbron, di sebuah kontrakan mereka di suatu sore.

Sambil menunjukkan sebuah peta, Arai melanjutkan, “Ini harus jadi mimpi kita, kita harus kerja keras lagi sekarang untuk dapat pergi ke Jakarta. Nanti di Jakarta, kita bisa cari kerja yang lebih tinggi lagi gajinya untuk biaya hidup di Paris dan keliling Eropa. Gimana, Boy?”

Dialog dari adegan film Sang Pemimpi (2009) itu terasa romantis, seakan semua anak dari keluarga miskin bisa memperbaiki nasib hanya dengan kerja keras atau bergaul dengan orang kaya.

Dalam kelanjutan ceritanya, kita menyaksikan sosok Lintang yang jenius dipaksa melihat kenyataan pahit. Setelah ayahnya meninggal, dia terpaksa berhenti sekolah untuk menanggung beban keluarga.

Kejeniusan dan kerja keras sehebat apa pun sering kali kandas saat berhadapan dengan tembok kemiskinan sistemik. Saat Lintang terpaksa putus sekolah demi menjadi buruh kasar, kita menyadari bahwa kemiskinan menahan langkah seseorang untuk tumbuh. Kemiskinan merupakan bentuk perampasan hak dasar yang merusak potensi anak sejak dini.

Pandangan itu kian nyata ketika berhadapan dengan realitas pasar kerja di Indonesia. Sementara itu, mitos soal belajar dan kerja keras terus digaungkan oleh orang kaya yang berlagak jadi motivator untuk kaum papa.

Di balik mitos yang terus direproduksi, ada kenyataan bahwa kemiskinan sejak awal telah merancang masa depan yang timpang.

Mobilitas Sosial, dari Jerat Pengasuhan hingga Ilusi Politik

Masyarakat Indonesia secara teoretis hidup dalam sistem sosial terbuka. Setiap orang dianggap berpeluang sama untuk "naik kelas". Namun bagi keluarga miskin, jalur itu lebih mirip fatamorgana.

Pendidikan bergengsi, pernikahan lintas kelas, bisnis inovatif, atau karier politik, nyaris mustahil dijangkau ketika hambatan sudah muncul di awal, biasanya dimulai dari keluarga.

Kemiskinan bukan hanya soal dompet kosong, tetapi tekanan psikologis yang membuat pola pengasuhan reaktif, otoriter, dan minim afeksi. Akibatnya, merujuk riset terbaru Institut Kesehatan Rajawali (2025), anak tumbuh tanpa stimulasi kognitif, kurang percaya diri, dan sulit mengelola emosi.

Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo, dalam Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (2011), menilai bahwa kemiskinan, selain kekurangan pendapatan, juga merupakan kondisi dengan pilihan terbatas dan risiko tinggi. Hal itu membentuk cara orang mengambil keputusan yang sering kali menghambat perencanaan jangka panjang.

“Mereka harus menjadi ekonom yang canggih hanya untuk bertahan hidup.” (hlm. 11)

Mobilitas sosial yang digambarkan sebagai hasil kerja keras individu sering menutup mata pada fakta bahwa garis awal hidup tidak pernah sejajar. Laporan Kementerian PPN/Bappenas dan UNICEF (2025) menyebut, gizi buruk, tekanan psikologis, dan pendidikan timpang, membentuk tembok stratifikasi sosial yang sulit ditembus oleh sekitar 29,8 juta anak Indonesia.

Anggapan bahwa pergaulan bisa menjadi jalan pintas keluar dari kemiskinan juga tidak sesuai kenyataan. Interaksi lintas kelas butuh modal finansial dan aset fisik, dari telepon pintar hingga kendaraan pribadi. Tanpa itu, anak miskin terasing dari jejaring sosial yang bernilai ekonomi. Lingkungan kumuh, sekolah seadanya, dan tekanan ekonomi, memaksa mereka masuk ke lingkaran sosial berlatar belakang ekonomi tak jauh berbeda dari kondisinya.

Mitos pernikahan lintas kelas pun terbentur norma budaya. Bibit, bebet, bobot, masih jadi ukuran utama, membuat perkawinan lebih sering mempertahankan status sosial ketimbang membuka jalan mobilitas ekonomi.

Laporan terbaru CELIOS berjudul “Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Republik Oligarki” mengungkap ketimpangan ekstrem di Indonesia; kekayaan 50 orang terkaya setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta penduduk.

Menggugat Stereotip Melalui Bukti Empiris

Narasi yang muncul kemudian, apakah sistem sosial dan ekonomi sejak awal menyiapkan anak-anak miskin kerap menerima upah rendah saat mereka bekerja saat dewasa?

Ketimpangan yang menjerat anak-anak miskin di Indonesia adalah fakta yang terekam jelas dalam data longitudinal, sebuah metode penelitian dengan kurun waktu tertentu. Untuk melihat sejauh mana dampak kemiskinan, penelitian Asian Development Bank Institute (ADBI) bersama Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) Research Institute melacak perjalanan hidup sebanyak 1.522 anak selama 14 tahun melalui Indonesian Family Life Survey (IFLS).

Riset tersebut mengamati dampak jangka panjang paparan kemiskinan terhadap anak-anak, sejak masih berada di asuhan orang tua (usia 8–17 tahun, pada 2000), lalu membandingkan upah per jam yang diperolehnya saat dewasa (usia 22–31 tahun, pada 2014).

Hasilnya memiriskan. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan menerima penalti pendapatan (potongan tak terlihat karena status sosial dan latar belakang) hingga 87 persen lebih rendah dibanding rekan sebaya yang tidak miskin. Angkanya jauh melampaui estimasi konvensional yang hanya menunjukkan selisih 21–32 persen.

Perbedaan besar muncul karena para peneliti itu menggunakan metode Variabel Instrumental (IV) yang lebih ketat, dengan krisis ekonomi Asia 1997–1998 sebagai instrumen eksogen (variabel bebas, yang mampu memengaruhi variabel lain, tapi tak bisa dipengaruhi). Krisis tersebut menjatuhkan jutaan keluarga ke jurang kemiskinan secara acak; dengan begitu efek murni dari kondisi miskin bisa diamati tanpa bias faktor genetik, motivasi, atau kualitas pengasuhan.

Temuan yang terbit pada 2019 itu juga menegaskan bahwa kemiskinan adalah agen perusak masa depan. "Hukuman" potongan upah 87 persen bukan akibat malas atau kurang motivasi, melainkan dampak langsung dari tumbuh besar di tengah keterbatasan. Anak-anak miskin sejak awal sudah divonis oleh kondisi ekonomi yang timpang, belasan tahun sebelum mereka memasuki dunia kerja.

Data penelitian menjadi bukti telak bahwa kemiskinan di Indonesia bekerja sebagai sistem yang aktif mereproduksi ketidakadilan, bukan sekadar nasib buruk yang bisa diatasi dengan kerja keras semata.

Penelitian ADBI dan SMERU memperjelas betapa keras jerat kemiskinan. Para peneliti tidak hanya menghitung selisih upah, tetapi juga menguji faktor-faktor yang selama ini diyakini sebagai jalan keluar, yakni pendidikan, kemampuan kognitif, kesehatan fisik.

Ada anggapan bahwa jika anak miskin bisa menyamai anak kaya dalam hal sekolah, skor matematika, tinggi badan, atau kapasitas paru-paru, jurang upah seharusnya tertutup. Namun data menunjukkan sebaliknya. Setelah semua variabel mediator itu dimasukkan, penalti upah tetap bertahan di kisaran 85–90 persen.

Laporan BBC Indonesia pada 2025 menyebut, banyak lulusan diploma dan sarjana di Indonesia terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, satpam, atau pramukantor, karena minimnya lapangan kerja formal. Mereka sering terpaksa menerima pekerjaan berupah rendah demi bertahan hidup, sementara sarjana dari keluarga mapan bisa menunggu peluang ideal atau langsung membangun usaha dengan dukungan modal keluarga.

Kegagalan mediator pendidikan juga tecermin pada program bantuan sosial pemerintah.

“Kita berharap upaya penanggulangan kemiskinan kita ke depan tidak lagi bergantung pada bansos, yang sangat mudah disusupi motif politik,” ujar Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono kepada Tirto.

Bantuan tunai memang bisa menahan lapar hari itu, tetapi tidak terbukti mampu menghapus dampak kemiskinan masa kecil terhadap pendapatan dewasa.

Intervensi Kebijakan dalam Pasar Kerja

Riset ADBI dan SMERU memperlihatkan pola konsisten, bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan kondisi struktural yang menjerat turun-temurun. Kajian mobilitas sosial antargenerasi oleh Teguh Dartanto dan kolega (2023) menguatkan kenyataan pahit ini.

Dengan metode regresi kuantil tanpa syarat (UQR)—untuk menganalisis dampak variabel independen terhadap kuantil tertentu—Teguh menyimpulkan bahwa mobilitas ekstrem ke atas sangat sulit. Hanya sekitar 9 persen anak dari lapisan ekonomi terbawah yang berhasil masuk kalangan ekonomi teratas.

Sebaliknya, 35 persen keluarga kaya mampu mempertahankan posisi anak-anak mereka di puncak piramida sosial.

Artinya, kemiskinan dan kekayaan sama-sama diwariskan dengan tingkat persistensi tinggi.

Data itu memperlihatkan betapa curam dan licinnya tebing sosial yang harus didaki anak-anak miskin. Mobilitas vertikal merupakan pengecualian langka.

Pasar tenaga kerja di Indonesia memperlihatkan luka struktural yang makin mengunci nasib anak-anak miskin. Laporan Bank Dunia menyebut fenomena itu sebagai labor market scarring, masa muda yang dihabiskan dalam pekerjaan berkualitas rendah dan meninggalkan bekas permanen pada alur upah seumur hidup.

Anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa masuk ke sektor informal atau wirausaha kecil, karena ketiadaan modal, koneksi, dan desakan kebutuhan. Alih-alih menjadi batu loncatan, pekerjaan itu justru menimbulkan penalti upah tahunan 3–4 persen yang terus menumpuk. Mereka terjebak dalam siklus subsisten (bertahan hidup, bekerja untuk makan, gali lubang tutup lubang) hingga menua.

Ketimpangan makin diperparah oleh defisit infrastruktur digital. Mobilitas sosial masa kini bergantung pada literasi dan konektivitas digital. Di kawasan tertinggal, menukil studi bertajuk “Digital Education Inequality and Youth Social Mobility in Indonesia’s 3T Regions” (2025), sebanyak 65 persen sekolah tidak memiliki internet; bahkan 35 persen sisanya tidak dialiri listrik stabil. Akibatnya, angka putus sekolah di wilayah-rentan mencapai 15 persen.

Analisis tersebut menunjukkan, keterbatasan digital menyumbang 62 persen stagnasi mobilitas sosial pemuda. Anak-anak dari wilayah miskin dan terisolasi tidak hanya kehilangan kesempatan bersaing hari ini, tetapi secara perlahan dihapus dari peta kompetisi masa depan yang sepenuhnya bertumpu pada kemampuan digital.

Lingkaran setan itu memperlihatkan bahwa satu bentuk keterbatasan dapat memutus akses ke puluhan peluang lain. Kemiskinan menciptakan rantai penghalang yang terus mempersempit ruang hidup generasi muda.

Bukti-bukti kajian di atas menutup rapat ruang bagi stereotip lama yang menyalahkan orang miskin atas nasibnya. Penalti upah sekian persen yang menjerat anak-anak dari keluarga miskin adalah bukti paling telak bahwa sistem ekonomi tidak pernah dirancang adil sejak awal.

Pendidikan tinggi dan kesehatan prima, yang selama ini diagungkan sebagai kunci mobilitas, ternyata tidak mampu menembus tembok ketimpangan modal sosial, aset keluarga, dan diskriminasi pasar kerja. yang lebih menghargai koneksi daripada kompetensi.

Saatnya negara berhenti menjadi sekadar pereda nyeri populis dan berani merombak struktur yang melanggengkan kemiskinan. Tanpa itu, narasi tentang etos kerja keras dan keajaiban mobilitas sosial hanya akan menjadi dongeng penghibur bagi mereka yang lahir di pihak beruntung. Di sisi lain, jutaan anak miskin tetap dipaksa menanggung beban penalti upah seumur hidup.