Anak-Anak yang Tersisih dari Bangku Sekolah Selama Pandemi

tirto.id - Fenomena putus sekolah makin marak di masa pandemi COVID-19, menurut temuan beberapa lembaga. Proses pembelajaran jarak jauh tidak efektif dan ekonomi rumah tangga terpukul jadi penyebabnya.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sepanjang 2020 terdapat 119 kasus putus sekolah dan 21 di antaranya karena menunggak SPP. Lalu sepanjang Januari-Maret 2021, 33 anak putus sekolah karena menikah--yang juga disinyalir karena alasan ekonomi, 12 anak putus sekolah karena menunggak SPP, 2 anak putus sekolah karena harus bekerja, dan 2 anak putus sekolah karena harus menjalani rehabilitasi akibat kecanduan gawai.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan putus sekolah memiliki dampak panjang bagi kondisi sosial ekonomi warga. Ketika anak memilih putus sekolah dan bekerja, kemungkinan besar ia akan melakukan pekerjaan dengan gaji rendah sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan rentan sakit. Jika anak putus sekolah dan memilih untuk menikah, maka ia rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi dan masalah ekonomi.

"Jadi harus dipikirkan bahwa dampaknya itu akan sangat luas bagi bangsa ini," kata Retno kepada reporter Tirto, Selasa (4/5/2021). "Angka putus sekolah yang tinggi ancaman bagi sumber daya manusia Indonesia ke depan. Jadi kalau pemerintah tidak segera bertindak, maka bonus demografi yang digadang-gadang tidak akan terjadi karena kualitas sumber daya manusianya rendah."

Penelitian dari Smeru Institute bersama UNICEF, UNDP, dan PROSPERA terhadap 12.216 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia pun mendapati temuan serupa. Enam bulan pasca-pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, sebanyak 3,45 persen rumah tangga memiliki satu atau lebih anak yang putus sekolah. Persentase anak laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada anak perempuan, yakni 2,58 persen berbanding 0,87 persen.

Ditengarai ada sejumlah alasan yang mendorong putus sekolah di masa pandemi. Sebanyak 31 persen rumah tangga tidak mampu membayar biaya pendidikan; 30 persen tidak memiliki minat untuk bersekolah; 9,2 persen memiliki disabilitas atau penyakit; 7,5 persen harus bekerja; 7,3 persen terlalu muda atau tidak mendapat bangku akibat kebijakan zonasi; dan 7,3 persen khawatir tertular COVID-19.

"Anak putus sekolah di Indonesia merupakan permasalahan yang sudah sejak lama, dengan faktor penyebab yang juga beragam," kata Kepala Bidang Komunikasi Smeru Institute Ratri Indah Septiana kepada reporter Tirto, Selasa (5/4/2021). "Pandemi pada dasarnya memperburuk permasalahan putus sekolah," tambahnya.

Sudah lebih dari satu tahun kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sangat bertumpu pada internet, padahal infrastruktur tidak merata. Demikian pun karena kondisi ekonomi tidak semua keluarga memiliki gawai atau mampu memenuhi kebutuhan pulsa. Berdasarkan penelitian Smeru pada 2020, guru di Jawa memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk pembelajaran jarak jauh, sementara sejumlah guru di perdesaan di luar Jawa harus berjalan sampai 30 kilometer untuk mengajari seorang murid selama satu jam. Ada pula guru yang hanya memberi tugas mingguan tanpa memberi penjelasan materi dengan harapan murid akan belajar mandiri.

Pemerintah tidak menyentuh masalah ketimpangan ini dan lebih memilih untuk terus menggelontorkan bantuan kuota internet hingga Rp7,2 triliun. Akibatnya, anggaran besar itu mentah juga. Masih berdasarkan penelitian yang sama, proporsi guru di wilayah perdesaan di luar Jawa yang mendapatkan bantuan dari sekolah sangat kecil dibandingkan dengan guru di wilayah perkotaan di luar Jawa serta guru di perkotaan dan perdesaan di Jawa.

Akibatnya lagi-lagi hanya sebagian anak yang terbantu, sementara yang tidak memiliki gawai atau wilayahnya tak tersentuh sinyal internet hanya bisa gigit jari.

"Dengan kondisi demikian, anak akan memiliki kecenderungan belajar sangat sedikit bahkan tidak belajar sama sekali, yang dapat saja memengaruhi keputusan anak untuk tetap sekolah," kata Ratri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebenarnya mengakui bahwa kebijakan PJJ banyak berdampak negatif bagi siswa, salah satunya membuat mereka tertinggal dalam pelajaran. Solusi yang ia tawarkan adalah mengembalikan anak ke ruang kelas untuk belajar tatap muka meski saat ini kasus COVID-19 di Indonesia masih jauh dari terkendali.

Berdasarkan pengawasan KPAI, pada 2021 baru 50 persen sekolah yang siap menjalankan pembelajaran tatap muka. Kebanyakan sekolah yang siap adalah sekolah swasta papan atas yang siswanya berlatar belakang keluarga kaya, dan sekolah negeri yang pernah menyandang predikat unggulan. Sementara sekolah swasta tingkat bawah atau sekolah negeri non-unggulan masih kesulitan memenuhi infrastruktur protokol kesehatan.

Selain itu, berkaca pada pengalaman sekolah yang sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, sekolah mensyaratkan siswa datang dengan kendaraan pribadi agar tidak terpapar COVID-19 di perjalanan. Syarat ini tentu sulit dipenuhi oleh siswa dari keluarga miskin.

"Akhirnya pernyataan Mendikbud bahwa PTM untuk mengatasi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala PJJ karena ketiadaan alat daring justru tidak teratasi. Anak-anak dari keluarga miskin tetap tidak terlayani juga di PTM. Negara perlu hadir untuk anak-anak keluarga miskin tersebut," kata Retno Listyarti.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri belum mau berkomentar banyak tentang laporan tingginya angka putus sekolah. Ia masih menunggu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada 31 Agustus mendatang untuk mendapatkan angka riil putus sekolah.

"Terlalu prematur [untuk berkomentar], ini sebagian besar anak memang tidak sekolah, belum ketahuan berapa yang putus [sekolah]," kata Jumeri kepada reporter Tirto, Rabu (4/5/2021).