Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, anggaran subsidi energi tahun 2026 berpotensi melonjak sekitar Rp90-100 triliun, dari yang saat ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp210,1 triliun.
Pembengkakan anggaran subsidi energi ini terjadi karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
"(Tambahan anggaran subsidi) Rp90-100 triliun. Itu subsidi, kompensasi lain lagi," kata dia kepada awak media, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).
Meski begitu, Purbaya mengaku akan menghitung ulang detail dari tambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung APBN karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran ini. "Nanti deh saya hitung angka detilnya," tuturnya.
Purbaya menjelaskan, lonjakan anggaran subsidi ini terjadi karena sampai saat ini pemerintah masih menggunakan acuan harga minyak yang diasumsikan dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara, dalam setiap kenaikan 1 dolar AS per barel minyak dunia, negara harus menanggung beban tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun.
Nantinya, pemerintah akan menambal tambahan anggaran tersebut dengan dana yang didapatkan dari proses refocusing atau pengalihan anggaran. Sebelumnya disebutkan, pemerintah bisa mendapat Rp121,2-130,2 triliun dari kebijakan refocusing anggaran.
"Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan (refocusing) tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja kementerian/lembaga yang nggak terlalu jelas. Dan kalau kepepet, saya punya SAL (Saldo Anggaran Lebih) Rp420 triliun," jelas Purbaya.
Sementara itu, sebelumnya untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap, alias tidak ada penyesuaian naik maupun turun.
“Kami sampaikan pemerintah atas arahan presiden penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat masih pakai harga sekarang,” kata Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).
Namun, pemerintah bersama Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta masih melakukan pembahasan terkait harga BBM non-subsidi, sehingga belum ada keputusan akhir.
“Untuk BBM yang non-subsidi sampai hari ini kami dengan tim Pertamina atau SPBU swasta masih melakukan pembahasan. Artinya belum ada penyesuaian harga,” ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
