Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional (APLN), Ki Musbar Mesdi, menyebut bahwa dua korporasi besar yang saat ini menguasai industri perunggasan tanah air bukan lah pelaku monopoli. Sebaliknya, Musbar menilai, kedua perusahaan tersebut justru menjadi tulang punggung (backbone) sektor perunggasan nasional yang selama puluhan tahun berkontribusi besar terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut Musbar, dua korporasi yang telah eksis sejak era 1970-1980an itu saat ini menguasai sekitar 70 persen market share nasional dengan total perputaran mencapai Rp400 triliun untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Angka tersebut, kata dia, adalah hasil dari kerja panjang dan investasi serius, bukan karena praktik monopoli.
"Wajar-wajar saja karena kehadirannya sejak era tahun 1970-1980an dan secara mandiri mematangkan pengembangan business plan dari hulu sampai hilir step-by-step," ujar Musbar kepada Tirto, Kamis (30/4/2026).
Musbar menyoroti betapa jarang pelaku industri perunggasan di Indonesia yang mampu mengembangkan sektor hilirisasi secara serius dan terukur.
Kedua korporasi tersebut dinilai berhasil membangun off-farm mulai dari daging beku atau frozen meat hingga industri pangan berbasis poultry dengan berbagai varian produk yang dipasarkan melalui jaringan ritel modern.
"Itu adalah kerja besar puluhan tahun dalam membangunnya dengan dukungan Capex (capital expense) yang sangat besar," ucapnya.
Lebih lanjut, Musbar menjelaskan bahwa investasi di sektor hilir memerlukan komitmen jangka panjang dengan nilai investasi mencapai tiga kali lipat dibandingkan investasi di hulu (on farm).
Dua korporasi seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) kini telah memiliki ekosistem lengkap yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan lain di Indonesia.
"Hasil kerja keras kedua korporasi itu seharusnya diapresiasi oleh pemerintah sebagai backbone perunggasan nasional yang selalu men-support kegiatan pemerintah untuk pemenuhan gizi masyarakat. Bukan kegiatan monopoli dan egosentris, akan tetapi tetap terdepan dalam upaya berbagi pada kepentingan masyarakat luas melalui program pemerintah," imbuhnya.
Namun demikian, Musbar juga mengingatkan adanya tantangan jika pemerintah ingin menjalankan program hilirisasi yang melibatkan peternak rakyat secara luas. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang panjang karena menyangkut kepentingan usaha peternak rakyat.
"Model usahanya mau berbentuk apa? Bentuk kerjasama dengan industri hulu serta penyediaan modal sapronak serta kompensasi dampaknya mau seperti apa? Apalagi untuk memenuhi kebutuhan MBG, apakah sudah memenuhi kriteria safety & healthy food?" ucapnya.
Saat ini, Danantara tengah membangun industri peternakan ayam. Enam lokasi peternakan ayam pun telah dilakukan groundbreaking.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengembangkan bisnis peternakan ayam di enam lokasi yang proses groundbreaking-nya sudah berjalan.
"Kita ingin protein berkecukupan dan inginnya harganya lebih affordable atau terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Dony di Hotel Mulia, Selasa (28/4/2026).
Dony menjelaskan, proyek ini dikerjakan Danantara sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pihaknya belum memiliki rencana penambahan titik groundbreaking lainnya di luar enam titik yang sudah berjalan. Dony bilang bahwa pihaknya masih akan melihat model bisnis dari enam lokasi yang sudah berjalan terlebih dahulu.
"Sementara masih enam ini, akan kita lihat dulu bisnis modelnya. Setelah itu kita akan lihat, kalau misal menguntungkan, kita akan buka lagi," katanya.
Adapun, proyek peternakan ayam ini juga untuk memutus monopoli industri ayam. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, saat ini sekitar 70 persen industri ayam dan telur dalam negeri hanya dikuasai oleh dua perusahaan.
Bahkan, ia menyebut perputaran uang yang dikantongi kedua perusahaan tersebut mencapai Rp400 triliun setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan.
"Ini yang menguasai hanya dua perusahaan aku tidak sebut. Nilainya ini Rp554 triliun (perputaran uang dari industri ayam dan telur secara keseluruhan), setelah ada MBG Rp653 triliun. Artinya, hampir Rp400 triliun, Rp380 triliun, itu dua orang," ujarnya di Gudang Beras, dikutip akun YouTube Kementerian Pertanian, Minggu (26/4/2026).
Amran menyadari, penguasaan industri oleh segelintir korporasi ini membuat rakyat tidak kunjung berdaulat.
"Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak?" tanyanya kepada para pengamat pertanian yang hadir dalam acara tersebut.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
