Apindo Minta Pemerintah Diskusi ke Pengusaha saat Buat Regulasi

tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha setiap kali merumuskan kebijakan baru.

Ia menekankan pentingnya public-private consultation agar regulasi yang dikeluarkan tidak justru menghambat dunia usaha. Salah satunya, terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini berada di bawah kewenangan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

“Kami selalu mengatakan kalau pemerintah mengeluarkan regulasi mesti ada dua hal. Satu adalah, harus ada impact assessment terhadap regulasi tersebut. Kedua, ada public-private consultation. Janganlah Pak Maman (Menteri UMKM) keluarkan policy tapi enggak konsultasi dulu dengan pelakunya,” ujar Shinta dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10).

Menurut Shinta, Apindo terus memantau langkah-langkah pemerintah dalam hal deregulasi dan perbaikan iklim usaha. Ia mengakui bahwa sejumlah kemajuan sudah terjadi, seperti penyederhanaan perizinan dan kebijakan impor, namun dampaknya belum terasa signifikan di lapangan.

“Jadi pemerintah mendengar ,masukan pelaku, nih apa nih yang harus perbaikan policy-nya.Ini sudah mulai ada ya, baik itu dari segi perdagangan, kita kan udah mulai ada deregulasi dari impor. Kemudian kita melihat juga dari investasi kita, ada perbaikan dari segi perizinan dan lain-lain.” kata dia.

Shinta juga menyoroti masih tingginya high cost economy yang menekan daya saing pelaku usaha, terutama sektor padat karya dan UMKM. Ia mencontohkan biaya logistik, suku bunga pinjaman, hingga harga gas industri yang masih relatif mahal dibanding negara tetangga.

“Suku bunga pinjaman kita itu masih tinggi kalau dibanding dengan negara tetangga.Ini harus jadi faktor. Karena Indonesia ini kan mau berkompetisi, dia tidak berdiri sendiri.Nah ini perhitungan-perhitungan yang mesti diperhatikan,” ujarnya.

Selain itu, Shinta menyebut beberapa sektor industri masih mengalami tekanan, meski indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan. Ia mencatat, industri tekstil mengalami penurunan hingga 20 persen, furnitur turun 10–20 persen, otomotif 9 persen, dan properti hingga 40 persen.

“Jadi situasinya walaupun sudah banyak perbaikan-perbaikan, tapi ini masih ada nih tekanan ini.Nah oleh karenanya, saya rasa yang pertama, penting sekali bahwa pemerintah bisa melihatdengan situasi seperti ini, bagaimana sih kita bisa mendorong. Ini kita kalau dorong kita bisa dua hal, satu dari supply, satu dari demand,” ucapnya.