Masuk tirto.id
tirto.id - RAPBN 2026 telah disampaikan pemerintah kepada publik melalui Sidang MPR 2025 pada Jumat (15/8/2025) lalu di Gedung Nusantara, Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Di tengah berbagai program prioritas yang menyita anggaran besar, isu kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi sorotan. Publik pun mempertanyakan, apakah tahun depan PNS dan ASN akan kembali gigit jari?
Sayangnya, dalam penyampaian resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, tidak ada pernyataan eksplisit dari Presiden maupun pejabat terkait penyesuaian gaji PNS dan ASN.
Alasan Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS 2026 Menurut Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2026 difokuskan pada program prioritas nasional yang memerlukan alokasi besar anggaran.
Sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS saat ini masih sangat terbatas.
Menurut Sri Mulyani, target penerimaan negara tahun depan sangat ambisius, terutama untuk penerimaan pajak yang harus tumbuh hingga 13,5 persen.
“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkapnya pada Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Pemerintah juga menghadapi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat tidak adanya dividen dari BUMN yang masuk APBN.
Sementara itu, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB. Angka ini menunjukkan tantangan fiskal yang harus dikelola dengan hati-hati.
Sri Mulyani menegaskan, agenda prioritas Presiden sudah masuk dalam APBN 2026, meliputi ketahanan pangan, energi, pendidikan hingga pembangunan desa dan pertahanan.
“Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN," jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan fiskal, pemerintah berupaya menjaga agar APBN tetap sehat dan seimbang.
“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkas Sri Mulyani. Dengan begitu, keputusan soal kenaikan gaji PNS masih menunggu ruang fiskal yang memadai.
Sebagai catatan, prioritas anggaran RAPBN 2026 meliputi ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun yang dipakai untuk lumbung pangan, subsidi pupuk, dan dukungan Bulog.
Selanjutnya, ketahanan energi mendapat anggaran Rp402,4 triliun untuk menjaga produksi minyak dan gas, subsidi energi, serta mempercepat transisi ke energi baru terbarukan.
Pendidikan menjadi fokus utama dengan total anggaran Rp757,8 triliun, termasuk Rp178,7 triliun yang dialokasikan khusus untuk gaji, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen.
Selain itu, pemerintah memfokuskan perhatian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna memperbaiki asupan gizi anak, ibu hamil, dan balita.
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dengan anggaran Rp244 triliun yang digunakan untuk memperluas layanan dasar.
Artikel lain tentang ASN terbaru dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut:
Penulis: Satrio Dwi Haryono
Editor: Syamsul Dwi Maarif
