tirto.id - Prabowo Subianto pernah diberitakan kabur ke Yordania usai peristiwa 1998. Apa alasan bekas menantu Soeharto itu pergi ke Timur Tengah?
Berita terkait Prabowo banyak menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Apalagi capres nomor urut 2 Pemilu 2024 sekaligus Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 itu baru saja menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI.
Pada Rabu, 28 Februari 2024, Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan. Prosesi langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.
Alhasil, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut secara resmi bertitel Jenderal TNI (HOR). Sebelumnya, kenaikan pangkat istimewa berupa jenderal kehormatan pernah disabet Luhut Binsar Pandjaitan, AM Hendropriyono, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Sarwo Edhie Wibowo.
Prabowo ke Yordania Pasca Reformasi 1998
Kepergian Prabowo Subianto menuju Timur Tengah terjadi pasca peristiwa reformasi 1998. Hal itu dilakukan Prabowo setelah diberhentikan dari dinas militer. Padahal, jabatan yang diemban sangat mentereng, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat alias Pangkostrad.
Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan tertuang melalui Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP dan ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 1998.
DKP terdiri dari Subagyo Hadi Siswoyo (ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Fachrul Razi (wakil ketua), Susilo Bambang Yudhoyono (anggota), Yusuf Kartanegara (anggota), Agum Gumelar (anggota), dan Arie J. Kumaat (anggota).
Adapun daftar permasalahan yang dihadapi Prabowo sesuai dengan isi surat DKP adalah sebagai berikut:
- Secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap ST Kasad Nomor : STR/41/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997 walaupun mengetahui bahwa Kasad sebagai Pembina tidak berwenang untuk pemberian tugas tersebut.
- Secara sengaja menjadikan perintah Kasad yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah nomor : Sprin/689/IX/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional.
- Melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Pangab. Tindakan seperti tersebut diatas berulang-ulang dilaksanakan Pati yang bersangkutan: 1) Pelibatan Satgas di Tim-Tim dan Aceh, 2) Pembebasan sandera di Wamena Irja, dan 3) Pelibatan Kopassus dalam pengamanan Presiden di Vancouver Kanada.
- Memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyojati, Faisol Reza, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa menjadi korban. Kolonel Inf Chairawan, Mayor Inf Bambang, para Perwiran dan para Bintara anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar yakin akan kebenaran tugas karena menurut Danjen "sudah dilaporkan ke Pimpinan" dan "atas perintah Pimpinan".
- Tidak melaporkan operasi yang dilakukan kepada Pangab, baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah desakan Ka BIA.
- Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan. Tidak melibatkan tugas dan tanggung jawab komando dalam pengendalian tindakan-tindakan Satgas Merpati dan Satgas Mawar.
- Sering ke Luar Negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab.
Selama tinggal di luar negeri, ia bahkan sempat dikabarkan menerima kewarganegaraan Yordania. Menurut Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, kepergian Prabowo ke Yordania pada September 1998 kala itu adalah dalam rangka menghindari fitnah.
"Inilah hijrah Prabowo, semua atas pengetahuan Presiden Habibie," ucap Fadli Zon dikutip Merdeka.com, 25 Mei 2014.
Masih menurut sumber yang sama, Prabowo sebenarnya sempat ditawari Pangeran Abdullah (Raja Yordania sekarang) untuk tinggal di istana. Namun, ia tetap bergeming dan memilih tinggal di apartemen dengan biaya pribadi.
Fadli Zon beserta rekan-rekannya disebutkan pernah menemui Prabowo di sebuah apartemen yang terletak di Amman, ibukota Yordania. Sekitar bulan Desember 1998, eks Danjen Kopassus itu sebenarnya berniat pulang kampung ke Indonesia.
Akan tetapi, teman-temannya menyarankan agar menunda terlebih dahulu lantaran melihat situasi yang belum memungkinkan.
"Kenapa? Fitnah-fitnah berseliweran. Semua difitnahkan ke Prabowo. Kami bertemu di Bangkok, 27 Dec 1998. Ada beberapa kawan hadir. Hadir Maher, Muchdi, saya dan Farid Prawiranegara. Ada Prof Soemitro dan ibu. Saya banyak ngobrol dengan Prof Soemitro tentang sejarah," ucap Fadli Zon.
Selama periode tersebut, Prabowo akhirnya bolak balik antara Amman (Yordania), Mi Casa (Kuala Lumpur), hingga Eropa.
Pangeran Abdullah Teman Prabowo
Hubungan Prabowo dengan Pangeran Abdullah memang sangat erat. Keduanya pernah sama-sama belajar di Fort Benning, lembaga yang mendidik pasukan khusus Amerika Serikat.
Femi Adi Soempeno dalam "Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana" menjelaskan, Abdullah secara sengaja menawari Prabowo agar tinggal sementara di Yordania setelah meletusnya peristiwa 1998.
Dikisahkan, Prabowo langsung menerima tawaran itu. Ia pun disambut dengan upacara militer pada saat kedatangan, kendati statusnya bukan tentara lagi.
"Di sini Anda tetap Jenderal" ucap Pangeran Abdullah, selepas mengajak sang kolega menginspeksi pasukan Komando Pasukan Khusus Kerajaan Yordania.
Setelah sekian lama berada di Yordania, Prabowo Subianto akhirnya kembali ke Indonesia jelang Pemilu 2009. Menurut BBC, ia langsung mendirikan Partai Gerindra dan memulai aktivitas politik. Selain itu, Prabowo juga membangun kekayaan di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Penulis: Beni Jo
Editor: Dipna Videlia Putsanra
