Masuk tirto.id
tirto.id - Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diyakini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Setiap koperasi akan dikelola oleh tiga pengurus inti dan bisa membuka berbagai unit usaha produktif. Ini menjadi peluang lapangan kerja baru di desa yang selama ini kekurangan akses pekerjaan formal.
Pemerintah menargetkan seluruh Kopdes Merah Putih dapat beroperasi mulai Oktober 2025. Selain pengurus inti, koperasi juga akan merekrut pekerja sesuai kebutuhan usaha yang dijalankan. Mereka bukan ASN atau P3K, melainkan karyawan koperasi yang bekerja penuh waktu.
Program ini tak hanya menyasar penguatan ekonomi desa, tapi juga menekan angka pengangguran di wilayah pedesaan. Dengan berbagai unit usaha seperti gerai sembako, apotek, hingga gudang hasil pertanian. Dukungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperkuat optimisme keberhasilan program ini.
Pengurus Kopdes Merah Putih Bukan ASN atau P3K
Indonesia.org mengabarkan bahwa Deputi PCO, Isra Ramli bersama Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono turun langsung ke daerah. Mereka memastikan kesiapan Kopdes Merah Putih beroperasi pada Oktober 2025. Setidaknya 80 ribu desa akan memulai operasional koperasi tersebut.
“Pelaksana operasionalnya nanti adalah tiga pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi. Mereka terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu, berdasarkan kebutuhan usaha, akan ada tambahan pekerja yang mana status mereka bukan ASN atau P3K, tapi benar-benar sebagai karyawan koperasi,” terang Isra di sela-sela Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/6/2025).
Ferry Juliantono menyambut positif semangat masyarakat dalam menyongsong Kopdes. “Capek kami hilang melihat sambutan dan semangat masyarakat, khususnya di NTB ini, dalam menyambut Kopdes Merah Putih,” ucapnya.
Ia menambahkan, program ini didukung penuh, termasuk oleh kampus-kampus yang akan membantu pelatihan anggota koperasi.
Di sisi lain, melansir dari ANTARA, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pengurus Koperasi Desa Merah Putih harus berasal dari warga desa sendiri.
Ia meminta kepala desa memprioritaskan penduduk lokal yang memiliki potensi, termasuk lulusan sarjana. Para sarjana menganggur akan dilatih agar siap memegang posisi penting dalam koperasi.
Menurut Yandri, posisi manajer koperasi bisa diisi oleh mereka yang berpendidikan dan belum bekerja. Selain itu, pegawai terampil yang terkena PHK juga berpeluang terlibat. Termasuk juga pensiunan profesional yang berdomisili atau berasal dari desa tersebut.
“Jadi sekali lagi, tenaga sumber daya manusia akan kita utamakan warga atau penduduk yang berasal dari desa itu, bisa jadi yang ada di kota atau pensiunan yang profesional,” ujar Yandri (29/4/2025).
Ia menekankan pentingnya koperasi dikelola oleh orang yang mengenal desa dan dekat dengan masyarakat. Pendekatan ini dinilai akan memperkuat kemandirian dan keberlanjutan koperasi.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan dan gotong royong yang menjadi prinsip dasar koperasi. Dengan melibatkan warga desa sebagai pengurus, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga ruang pembelajaran dan pertumbuhan bersama.
Penulis: Satrio Dwi Haryono
Editor: Indyra Yasmin
