Apa Itu Penutupan Pemerintahan di AS, Kapan, & Dampaknya

tirto.id - Penutupan (shutdown) pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) terjadi pada Rabu (1/9/2025). Terjadinya penutupan ini berkaitan dengan kesepakatan rencana fiskal di sana. Sampai kapan hal ini berlangsung dan apa saja dampaknya?

Melansir CNBC Internasional, belum jelas lama waktu penutupan ini bakal berlangsung. Hal ini sangat bergantung pada perkembangan diskusi di Kongres AS.

Hal tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam perpolitikan AS. Sejak 1980, pemerintah federal di Negeri Paman Sam itu beberapa kali mengalami penutupan.

Pengertian Shutdown Pemerintahan AS, Penyebab, & Dampaknya

Pada dasarnya, penutupan atau shutdown pemerintahan AS terjadi karena tidak adanya kesepahaman terkait kebijakan fiskal yang dibahas di Kongres.

Dalam hukum tata negara AS, pemerintah federal diharuskan untuk membuat rencana anggaran setiap satu tahun fiskal yang dimulai per 1 Oktober hingga 30 September tahun berikutnya.

Pemerintah, dalam hal ini presiden, kemudian diharuskan untuk membuat proposal kepada kongres. Jika disetujui, maka pemerintahan akan dijalankan. Tetapi, jika proposal ditolak, maka pemerintahan tak bisa berjalan.

Ketika proposal anggaran ditolak kongres, pemerintahan federal tidak diperbolehkan beroperasi dan inilah yang disebut sebagai penutupan pemerintahan di AS.

Mengutip AP, situasi tersebut kemudian membuat aktivitas pemerintahan federal berhenti dan para pegawai juga dirumahkan. Namun, penghentian aktivitas pemerintah dan pegawainya itu terjadi secara parsial, alias dilakukan hanya pada layanan dan pegawai yang tidak dikecualikan.

Seturut hukum AS, pegawai yang tidak boleh dirumahkan ketika terjadi shutdown adalah mereka yang bekerja untuk melindungi nyawa dan harta benda.

Para pegawai ini dapat masih dapat bekerja, namun tidak akan digaji selama penutupan berlangsung.

Sejumlah layanan pemerintah juga berlaku demikian. Sejumlah layanan akan diberhentikan selama penutupan, selain layanan-layanan krusial seperti FBI, bandara, dan imigrasi.

Sementara itu, dalam kasus penutupan pemerintahan pada Rabu tersebut, pangkal masalahnya adalah tidak tercapainya kesepakatan Kongres AS untuk menyetujui rencana anggaran pemerintahan Trump untuk tahun fiskal 2025/2026.

Trump dan Partai Republik selaku pengusungnya sebenarnya telah membuat rencana anggaran untuk satu tahun ke depan, namun Partai Demokrat dilaporkan belum mau menyetujuinya.

Partai Demokrat masih bersikeras bahwa agar disetujui, Trump dan Partai Republik harus terlebih dahulu mengatasi kekhawatiran mereka terkait pendanaan kesehatan nasional.

Pasalnya, Trump berencana untuk memotong dana Medicaid yang selama ini jadi sumber pendanaan asuransi kesehatan AS untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah di sana.

Pemotongan anggaran itu tercantum dalam "RUU Besar dan Cantik" yang disahkan pada Juli lalu.

Partai Demokrat juga menginginkan agar pemerintah memperpanjang kredit pajak sehingga premi asuransi kesehatan yang tersedia melalui UU Kesehatan Murah dapat lebih terjangkau.

Tanpa titik terang dalam perdebatan di kongres, penutupan pemerintahan federal di AS berpotensi berdampak pada layanan publik, perekonomian, dan dirumahkannya pegawai.