Masuk tirto.id
tirto.id - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dengan alasan ia telah melakukan "tindakan sembrono dan provokatif."
Petro dinilai melakukan aksi provokatif karena menyampaikan pidato di hadapan para pengunjuk rasa di luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada Jumat (26/9/2025).
"Sebelumnya hari ini, Presiden Kolombia [Gustavo Petro] berdiri di sebuah jalan di New York City dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah dan memicu kekerasan," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah unggahan di X pada Jumat, dikutip Tirto, Sabtu (27/9/2025).
Unggahan tersebut tidak memberikan detail spesifik mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro, tetapi rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan ia sempat bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar Markas PBB.
Dalam sebuah video yang beredar, Petro terdengar mengatakan bahwa negaranya berencana untuk mengajukan sebuah resolusi kepada PBB yang bertujuan untuk membentuk "tentara untuk keselamatan dunia" yang tugas utamanya adalah "pembebasan Palestina.”
Dilansir Al-Jazeera, dalam terjemahan tidak resmi pidatonya kepada para pengunjuk rasa, Petro mengatakan bahwa negara-negara dunia akan menyumbangkan tentara untuk angkatan bersenjata, yang akan "menegakkan perintah keadilan internasional" dan harus "lebih besar" daripada militer AS.
"Saya meminta seluruh tentara AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan. Melawan perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," kata Petro.
Hingga saat ini, pihak berwenang dari Kolombia belum menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters mengenai pencabutan visa tersebut.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025), Petro sempat mengecam Donald Trump, dengan mengatakan bahwa ia "terlibat dalam genosida" di Gaza dan menyerukan "proses pidana" atas serangan udara AS terhadap kapal-kapal di perairan Karibia yang dituduh Washington menyelundupkan narkoba.
Petro, yang berkuasa sejak 2022, memang dikenal telah menjadi kritikus vokal terhadap perang Israel di Gaza, yang telah berulang kali ia kutuk sebagai "genosida”.
Petro juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024, dengan alasan tindakan pemerintah "genosida" Israel di Gaza, termasuk serangan terhadap para pencari bantuan Palestina, yang menurutnya mengingatkan pada Holocaust.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Rina Nurjanah
